Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus Sumber Waras: Ini Alasan KPK Sampaikan Hasil Investigasi di DPR

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penyampaian hasil audit investigasi soal pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) di DPR RI merupakan inisiatif KPK.
Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Laode Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan), Jamintel Kejaksaan Agung Adi Toegarisman (kedua kanan) saat memberikan keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4)./Antara-Akbar Nugroho Gumay
Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Laode Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan), Jamintel Kejaksaan Agung Adi Toegarisman (kedua kanan) saat memberikan keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4)./Antara-Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penyampaian hasil audit investigasi soal pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) di DPR  RI merupakan inisiatif KPK.

Hal itu dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi soal dugaan korupsi terkait pembelian lahan milik rumah sakit Sumber Waras tersebut.

"Ya daripada ditanya kiri kanan, mending di DPR lah," kata Agus di DPR, Selasa (14/6/2016).

Agus tak menjelaskan secara detail investigasi tersebut.  Dia memilih menyampaikannya setelah rapat dengan DPR RI usai.

"Ya entar ya, rapat dulu," kata dia lagi.

Dalam rapat tersebut, imbuh dia, selain membahas soal hasil investigasi kasus Sumber Waras. Mereka juga akan membahas soal anggaran KPK yang rencananya akan dipotong dalam APBN P 2016.

Pro-kontra tentang hasil audit pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras itu muncul setelah hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 menemukan pengadaan lahan tersebut lebih mahal dari harga semestinya. 

Versi BPK, akibat harga yang kemahalan itu, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp191 miliar dari total pembelian lahan senilai Rp800 miliar

Sementara itu versi Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menyembunyikan kebenaran soal audit pengadaan lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper