Kabar24.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengukuhkan kepengurusan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) daerah itu, dengan sektor UMKM sebagai prioritas pengembangan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumbar, sehingga memerlukan dorongan percepatan akses keuangan untuk mendongkrak pertumbuhan.
“Sektor usaha di Sumbar itu didominasi UMKM. 84% usaha mikro, 14% usaha kecil, 0,2% usaha menengah. Jadi yang industri besar hanya hitungan jari,” katanya, Selasa (24/5/2016).
Menurutnya, besarnya porsi UMKM juga peru diimbangi dengan kemudahan akses pelaku usaha tersebut mendapatkan permodalan dari perbankan, serta sosialiasai dan edukasi yang memadai bagi masyarakat terkait sektor keuangan.
Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono mengungkapkan tingkat inklusi keuangan masyarakat Sumbar sudah mencapai 90% dengan tingkat literasi 30,7%.
“Lebih tinggi dari nasional yang hanya 59,7% untuk tingkat inklusi dan 21,8% tingkat literasinya,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini 4 dari 10 masyarakat Indonesia belum tersentuh akses keuangan. Kecilnya rasio itu perlu didorong dengan upaya percepatan akses keuangan kepada masyarakat di tiap daerah.
Menurutnya, kontribusi sektor UMKM terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) mencapai 60%. Sektor itu juga berkontirbusi terhadap penyerapan 97% tenaga kerja nasional.
TPAKD, imbuhnya, perlu turut serta mendukung pertumbuhan UMKM dengan mendorong mudahnya akses modal, pembinaan dan peningkatan kapasitas UMKM, serta meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan.
Dia meyakini jika pemberdayaan UMKM berjalan optimal dan mendapatkan akses yang mudah soal permodalan dan pengelolaan yang baik, maka sektor itu akan berperan optimal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Indra Yuheri, Kepala OJK Perwakilan Sumbar mengatakan langkah kongkret TPAKD daerah itu a.l meresmikan penyaluran kredit peduli ekonomi rakyat (KPER) oleh Bank Nagari dengan bunga hanya 7%.
Langkah pemberian kredit murah itu sejalan dengan kebijakan Pemprov Sumbar meluncurkan 1.000 unit Minang Mart, toko ritel lokal yang dikembangkan dari toko-toko kelontong yang ada untuk meningkatkan pelayanan, branding, kenyamanan, dan produk dengan harga murah bagi masyarakat.
Bank Nagari ditunjuk pemda setempat sebagai lembaga penyalur kredit kepada pelaku UMKM, terutama dalam pengembangan Minang Mart bekerjasama dengan PT Grafika Jaya Sumbar sebagai pengelola, dan PT Jamkrida Sumbar sebagai lembaga penjamin.
Selain itu, percepatan akses asuransi mikro dengan aktivasi asuransi perlindungan siswa, asuransi perlindungan ternak sapi, dan asuransi perlindungan petani padi.
Di sektor perbankan, dilakukan aktivitasi simpanan pelajar (Simpel) yang dilakukan sejumlah bank terhadap sekolah-sekolah dan mempercepat penyebaran program branchless banking atau Laku Pandai.
Terakhir, dari pasar modal memperluas pembukaan galeri investasi, kali ini bekerjasama dengan Universitas Dharma Andalas. Sebelumnya, BEI cabang Padang sudah membuka galeri investasi di Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, Universitas Putra Indonesia YPTK, dan IAIN Imam Bonjol.
“Masing-masing itu [program] bentuk konkret percepatan akses keuangan kepada masyarakat. Untuk jangka panjang kami akan terus perluas,” katanya.
Adapun, kepengurusan TPKAD setempat berisi Gubernur, Kepala Perwakilan OJK dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia sebagai Dewan Pengarah.
Untuk teknis di lapangan Koordinator TPKAD langsung dijabat Sekretaris Daerah, dengan wakil ketua dan anggota berisi pejabat pemerintahan yang terkait perekenomian dan pelaku industri keuangan.
