RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Aktivis perempuan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bengkulu menilai kasus Yuyun menjadi pintu masuk untuk memecahkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di daerah ini.
"Kami bersama jaringan organisasi dan lembaga yang fokus di isu perempuan di Bengkulu mengawal kasus ini hingga tuntas," kata Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Bengkulu, Lumongga.
Sejak kasus pemerkosaan yang terjadi pada 2 April 2016 tersebut terungkap, pihaknya sudah mengunjungi rumah keluarga korban dan memberikan pendampingan.
Bahkan tim dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga sudah mendatangi rumah keluarga korban di Kecamatan Padang Ulak Tanding, berjarak 117 kilometer dari Kota Bengkulu tersebut.
Pendampingan bagi keluarga tersebut untuk memastikan mereka bebas dari intimidasi pihak lain dan mereka juga aman dari semua potensi gangguan.
Sementara Direktur Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak (Pupa) Bengkulu, Susi Handayani mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menanggulangi kasus-kasus kekerasan seksual yang terus meningkat.
"Peristiwa tragis yang dialami Yuyun menjadi momentum untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Susi.
Selanjutnya: Kelompok Rentan: Perempuan dan Anak-Anak
