Kabar24.com, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker untuk mendesak Indonesia mengambil langkah untuk menghentikan dampak negatif operasi bisnis.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengungkapkan pihaknya mengalami kesulitan terkait dengan dampak negatif yang serius dengan operasi bisnis perusahaan, terutama di sektor ekstraktif.
Dia menuturkan terjadi penyitaan lahan dan pengusiran paksa tanpa kompensasi yang layak.
Dia menegaskan terdapat sekitar 562 kasus yang terdokumentasikan, termasuk pembunuhan, penculikan, ancaman dan intimdasi berkaitan dengan operasi bisnis perusahaan.
"Kami meminta anda untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah kongkret untuk segera menangani akar permasalahan yang menyebabkan dampak negatif dari operasi bisnis dan berdampak terhadap masyarakat," demikian surat Kontras, Jumat (22/4/2016).
Diketahu, Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Eropa dan melakukan dengan pelbagai pemimpin di negara-negara kawasan tersebut. Di antaranya adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron.
Kontras menyatakan Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCESCR) pada Mei 2014 menemukan bahwa implementasi dari proyek ekstraktif, minim pemantauan yang layak dari dampak hak asasi manusia dan lingkungan.
Sebagai tambahan, UNCESCR mencatat bahwa proyek-proyek tersebut dinilai tidak membawa manfaat yang nyata untuk para masyarakat lokal.
