Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SURAT SEKRETARIS KEMEN PAN: Presiden Terima Laporan, Itu Tak Elok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapatkan laporan terkait beredarnya surat Sekretaris Kementerian PAN-RB yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri terkait permohonan fasilitasi bagi kolega Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi. /Antara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi. /Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapatkan laporan terkait beredarnya surat Sekretaris Kementerian PAN-RB yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri terkait permohonan fasilitasi bagi kolega Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/4/2016), mengatakan Presiden sudah mendapatkan laporan mengenai adanya surat itu.

"Tentu Presiden sudah dapat laporan mengenai adanya surat Sekjen itu. Itu sudah sampai ke Presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangai Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri ber Nomor : B/1337/S.MENPANRB/03/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Permohonan Fasiltasi.

Terkait hal itu Johan mengatakan hal itu tentu bukan sesuatu yang baik atau elok, namun harus dijelaskan terlebih dahulu apakah benar itu perintah dari Menteri PAN-RB atau bukan.

"Tentu itu tidak elok. Tapi itu harus dijelaskan dulu, apakah itu perintah dari Menteri PAN-RB," ucapnya.

Ia menambahkan, kalau itu perintah Menteri PAN-RB, maka hal itu sangat bertabrakan dengan apa yang selama ini dijalankan oleh Presiden terkait reformasi birokrasi.

"Tapi ini kan belum tentu perintah dari Menteri PAN-RB kan, bisa juga stafnya yang dia tidak tahu. Ini yang Presiden perlu dapat penjelasan yang secara benarnya seperti apa," tuturnya.

Menurut dia, jika benar seperti itu maka tindakan tersebut tidak etis dan tidak elok karena bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi sendiri.

Ia menegaskan, belum tentu hal itu benar, namun semangat untuk mereformasi birokrasi yang selalu digaungkan Presiden tidak boleh ditabrak.

"Saya belum memperoleh apakah akan dipanggil atau Pak Yuddy memberikan penjelasan. Tapi yang pasti Presiden sudah memperoleh informasi itu," imbuhnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper