Kabar24.com, SEMARANG - Bupati Purbalingga Tasdi meminta seluruh jajaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah setempat.
Menurut Bupati, DPU yang memiliki tanggungjawab cukup besar di bidang ke-PU-an seperti infrastruktur perkotaan, desa, jalan, jembatan dan lainnya harus meningkatkan komitmennya dalam mensukseskan semua program yang akan dijalankan.
Sesuai data, saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki jalan kabupaten yang telah dihotmix sepanjang 722 km. Di mana 80% dalam keadaan baik, sementara 20% rusak. Jembatan yang ada di Purbalingga sebanyak 269 buah, kondisinya 60% baik dan sisanya harus ditangani.
“Itu semua merupakan pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” ujar Bupati dalam laman resminya, Jumat (18/3/2016).
Komitmen Bupati untuk membangun kesetaraan pembangunan antara kota dan pedesaan diwujudkan dengan digelontorkannya anggaran yang sangat besar ke desa.
Menurut Bupati, jumlah itu merupakan yang pertama dalam sejarah, desa digelontor dana hampir Rp120 miliar dari ADD, Rp140 miliar dari dana desa.
Belum lagi dana bantuan dari pemerintah provinsi Jawa tengah.
Di bidang infrastruktur, lanjutnya, pemkab juga akan membuka sejumlah ruas jalan baru, pelebaran jalan Bancar – Gembrungan, Purbalingga – Tobong dan Karangreja – Serang. Selain itu juga pembebasan tanah untuk irigasi Slinga dan proses pengembangan Bandara Wirasaba.
Bupati menandaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi infrastruktur di perkotaan bermasalah.
Seperti lampu PJU mati, sampah berserakan, taman-taman kota tidak terurus dan lainnya.
“Dulu tahun 2005 anggarannya hanya Rp600 miliar, Purbalingga bagus. Sekarang hampir Rp2 triliun masih banyak persoalan. Mulai hari ini kita akan lihat bagaimana eksennya,” katanya.
Di bagian lain, Bupati juga menyampaikan keinginannya agar dalam kurun waktu tahun anggaran 2016 tidak lagi terjadi adanya gagal lelang dan putus kontrak. Diungkapkan Bupati, tahun lalu terdapat 18 proyek gagal lelang dan Silpa mencapai Rp169 miliar.
“Tahun ini harus tidak ada gagal lelang dan putus kontrak. Silpa juga tidak sampai Rp100 miliar. Kalau silpanya tinggi, rakyat yang dirugikan,” tandasnya.
