Bisnis.com, ISTANBUL, Turki - Tidak akan ada tawar-menawar dalam sebuah konstitusi baru bagi Turki yang dapat meningkatkan kekuasaan presiden dan pemerintah akan berusaha untuk menempatkan masalah itu ke sebuah referendum, kata Perdana Menteri Ahmet Davutoglu pada Minggu (6/3/2016) atau Senin (7/3/2016) WIB.
Pertai AKP yang berkuasa akan mendapatkan dukungan dari seluruh 317 wakilnya untuk sebuah ketentuan baru dan akan mencari 13 suara lainnya dari pihak oposisi yang dibutuhkan guna membawa rancangan itu ke sebuah referendum, kata Davutoglu dalam sebuah wawancara dengan penyiar dari A Haber.
Sebuah komisi lintas-partai bergerak dengan cara merancang sebuah konstitusi baru pada bulan lalu setelah pihak oposisi utama keluar dari pertemuan dikarenakan usaha AKP untuk mengubah Turki yang menganut sistem parlementer menjadi sistem presidensial.
"Seluruh 371 anggota parlemen yang diusung oleh AKP akan melakukan apa yang diperlukan. Konstitusi tidak dapat ditawar lagi, ini merupakan permasalahan prinsip," Davutoglu mengatakan. "Kami akan mendapatkan 330 (suara) dan membawanya ke referendum. Rakyat kami akan memiliki sebuah konstitusi yang dianut oleh semuanya, dan piagam ketentuan (yang ada saat ini) akan disingkirkan," tambahnya.
Para pejabat senior dari AKP mengatakan kepada media pada minggu lalu bahwa partai sedang mengerjakan proposalnya sendiri meskipun adanya penentangan dari pihak oposisi, rencana yang dapat memberikan Presiden Recep tayyip Erdogan kuasa untuk merancang undang-undang secara langsung dan memilik para menteri.
AKP memiliki dukungan yang luas untuk mengubah konstitusi, yang berawal dari berakhirnya kudeta militer pada 1980 silam dan telah berulang kali dirubah. Namun terdapat sebuah hal yang menyimpang atas apa bagaimana seharusnya ketentuan baru itu berbentuk.
Erdogan menginginkan piagam ketentuan itu untuk mengubah kepresidenan dari yang seremonial menjadi sebuah pos dengan kekuatan yang meluas.
Kekebalan Davotuglu mengatakan parlemen akan mulai mengadakan pertemuan untuk mencabut kekebalan parlementer bagi para anggota parlemen yang diusung oleh Partai Demokratis Rakyat (HDP), yang memiliki asal muasal Kurdi, setelah pertemuan yang membahas anggaran selesai pada Rabu.
Kementerian Keadilan pada minggu lalu menyerahkan sebuah permintaan kepada dewan untuk menyingkirkan perlindungan yang didapatkan oleh lima anggota parlemen usungan HDP dari penuntutan, termasuk pemimpin bersama HDP, Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag, setelah berulang kali diminta oleh Erdogan.
Partai Pergerakan Nasionalis sayap kanan, yang merupakan kelompok terbesar keempat yang memiliki 40 kursi di parlemen, telah mengisyaratkan dukungan mereka untuk menyingkirkan kekebalan yang dimiliki oleh Demirtas dan anggota lainnya.
Demirtas, yang memiliki sekitar 60 rangkuman tentang apa yang telah dia utarakan, mengatakan kepada para wartawan dalam sebuah pengarahan singkat bahwa AKP menggunakan isu tersebut untuk menarik dukungan dari pihak nasionalis pada saat adanya bentrokan antara pasukan keamanan dengan para militan Kurdi di bagian tenggara Turki.
"Pemerintah telah mengangkat isu mengenai kekebalan kami sebelumnya, namun kali ini mereka tampak serius," dia mengatakan. "Mereka ingin menjadikan kami kambing hitam. Kami tidak ingin ini terjadi karena tidak hanya akan melukai partai kami namun juga seluruh masyarakat Turki dan demokrasi yang ada," tambahnya.
Meskipun jika parlemen mencabut kekebalan para anggotanya, HDP masih akan mempertahankan 59 kursi yang didudukinya hingga dakwaan apapun selesai, yang dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun, Demirtas mengatakan.
Dia juga menyatakan kembali penentangan HDP terhadap kepresidenan eksekutif, menyebutnya itu akan menjadikan pemerintah lebih otokratis.
Para pihak oposisi menginginkan ketentuan yang baru untuk berfokus kepada hak-hak kalangan minoritas dan kebebasan demokratis, serta adanya ketakutan akan kepresidenan eksekutif akan memberikan kekuatan yang terlalu besar di tangan satu orang.
Namun Davutoglu mengatakan AKP akan memprioritaskan hak asasi yang demikian.
"Sejumlah isu yang tidak dapat disangkal lagi adalah hak asasi dan kebebasan, sebuah landasan konstitusional liberal, akuntabilitas dan kemampuan perwakilan," dia mengatakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
