Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Musda Gapensi Jatim Soroti 4 Masalah

Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyoroti empat hal sebagai ulasan utama dalam acara Musyawarah Daerah ke-7 Gapensi Provinsi Jawa Timur.
Dini Hariyanti
Dini Hariyanti - Bisnis.com 19 Januari 2016  |  17:46 WIB
Musda Gapensi Jatim Soroti 4 Masalah
Ilustasi kegiatan konstruksi
Bagikan

Kabar24.com, SURABAYA—Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyoroti empat hal sebagai ulasan utama dalam acara Musyawarah Daerah ke-7 Gapensi Provinsi Jawa Timur.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Timur (Jatim) Muhammad Amin mengemukakan isu pertama yakni Gapensi meminta arahan gubernur Jawa Timur kepada pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar memandang konstruksi dari kacamata yang sama dengan pebisnis.

Selama ini sangat mudah permasalahan yang membelit bisnis konstruksi digiring ke sisi pidana. Padahal, imbuh Amin, seharusnya perkara yang terjadi adalah perdata. Oleh karena itu Gapensi menginginkan ada kesamaan cara pandang dalam menangani teknis masalah proyek konstruksi.

“Masalah di bidang konstruksi agar tidak digeneralisasikan sebagai tindak pidana, seharusnya konstruksi itu masalah keperdataan,” tuturnya di sela acara Musda Gapensi, di Surabaya, Selasa (19/1/2015).

Selain itu, Gapensi juga menyoroti sikap kontraktor pelat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lantaran kurang mampu bersaing dengan kontraktor swasta raksasa, kontraktor BUMN ini akhirnya mengisi proyek-proyek konstruksi kelas bawah.

Semestinya segmen tersebut menjadi kue yang dicaplok kontraktrok skala kecil dan menengah alias usaha kecil dan menengah (UKM). BUMN tersebut memang tidak secara langsung mencaplok, melainkan masuk melalui anak dan cucu usahanya.

“BUMN tidak secara langsung masuk ke pasar di bawah Rp50 miliar tetapi yang kami khawatirkan adalah anak cucunya masuk,” ucap Amin.

Dua topik lain yang dikemukakannya ialah menyoal produk besi dan baja buatan dalam negeri spesifikasinya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kondisi ini tidak hanya merugikan pengguna jasa melainkan pula penyedia jasa konstruksi.

Adapun yang keempat ialah terkait dengan kelangkaan pasir di Lumajang, Jawa Timur. Kualitas pasir dari sana yang sukar digantikan dengan pasri dari daerah lain akhirnya menghambat pekerjaan konstruksi. “Kami harap pemprov memberi arahan kepada instansi terkait agar menangani ini,” kata Amin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gapensi jatim jasa konstruksi
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top