Bisnis.com, PALEMBANG – Belanja daerah oleh pemerintah daerah di Sumatra Selatan ditemukan masih ada kelemahan terutama dalam belanja perjalanan dinas dan belanja modal.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatra Selatan I Gede Kastawa mengatakan kelemahan tersebut telah ditemukan pihaknya berulang kali.
“Kelemahan dalam belanja perjalanan dinas, misalnya yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp5,2 miliar dari sampel kami di pemda Sumsel dan itu hampir setiap tahun terjadi,” katanya Jumat, (8/1/2016).
Kastawa mengatakan belanja yang tidak sesuai itu harus dipulihkan oleh pemda atau uang perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan.
Dia menambahkan terkait belanja modal, BPK menemukan masih kurangnya volume pekerjaan pada belanja modal senilai Rp19,6 miliar.
Menurut dia, kelemahan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pada proyek itu kurang dirasakan dan mengalami keterlambatan.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menilai pengelolaan realisasi bantuan keuangan alokasi dana desa di pemda Sumsel belum optimal.
Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda menambahkan pihaknya sudah mengingatkan ke anggota dewan maupun pemda untuk hati-hati dalam melakukan perjalanan dinas.
“Saya selalu bicara dengan kawan-kawan, hati-hati dengan tiket pesawat, jangan mainkan billing hotel terutama di DKI Jakarta karena hotel di sana sudah terecord langsung dengan Dispenda setempat,” katanya.
