Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KTM WTO X NAIROBI: SSM & Cadangan Pangan Publik Gagal Disepakati

Hingga menjelang detik-detik terakhir penutupan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) X di Nairobi, Kenya, para negosiator masih belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi pertanian.
Sawah/Antara
Sawah/Antara

Bisnis.com, NAIROBI – Hingga menjelang detik-detik terakhir penutupan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi  Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) X di Nairobi, Kenya, para negosiator masih belum mencapai kesepakatan dalam negosiasi pertanian.

Para menteri masih belum berhasil menyepakati draf deklarasi menteri untuk negosiasi pertanian, baik pada isu mekanisme pengamanan khusus (Special Safeguard Mechanism/ SSM) dan cadangan pangan publik (Public Stockholding), maupun kompetisi ekspor (export competition).

Seluruh jadwal konferensi pers tentang hasil negosiasi pertanian mendadak dibatalkan untuk waktu yang tidak ditentukan. Adapun, acara penutupan KTM WTO X Nairobi yang semula dijadwalkan Jumat (18/12) pukul 12.00 molor ke 19.00 waktu setempat, atau sekitar tengah malam waktu Indonesia.

Iman Pambagyo, Mantan Duta Besar RI untuk WTO yang kini menjadi Staf Khusus Menteri Perdagangan untuk Kebijakan Perdagangan Global, mengatakan negara-negara maju yang dimotori Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia tetap berkukuh kedua isu itu masih membutuhkan pembahasan lebih detil.

Karena itu, kemungkinan besar KTM WTO X di Nairobi hanya akan menyepakati paket minimal untuk negosiasi pertanian. “Tetapi untuk kita dan negara berkembang umumnya, paket minimal ini lebih baik daripada tidak ada deal sama sekali,” ujarnya di Nairobi, Jumat (18/12).

Yang pasti, sambung Iman, kelompok negara berkembang yang tergabung dalam G-33 tetap akan mendesakkan pernyataannya ke dalam deklarasi menteri, bahwa pembahasan tentang isu SSM dan public stockholding ini akan tetap dilanjutkan dengan target waktu yang jelas.

SSM dan public stockholding adalah isu dalam negosiasi pertanian yang menjdi turunan salah satu prinsip perlakuan khusus dan berbeda yang ditegaskan Agenda Pembangunan Doha. Dengan prinsip ini, deal di WTO harus mempertimbangkan perlakuan berbeda antara negara maju dan berkembang.

G-33 telah berkali-kali mendesakkan isu SSM untuk menjadi kesepakatan tingkat menteri WTO, namun tak pernah berhasil hingga dapat dioperasionalkan. Proposal SSM juga sudah berkali-kali direvisi. Revisi terakhir disepakati sehari sebelum KTM WTO X di Nairobi dimulai.

Sementara itu,isu public stocholding yang berhasil disepakati pada KTM WTO IX di Bali 2 tahun silam menurut rencana akan dijadikan sebagai solusi permanen pada akhir 2015. Isu public stocholding sendiri adalah trade off atas disetujuinya isu fasilitasi perdagangan (trade facilitation) milik negara maju.

Adapun, isu ekspor produk pertanian, yaitu subsidi ekspor, kredit ekspor, badan usaha ekspor, serta bantuan pangan, adalah bentuk subsidi domestik pertanian yang diusung oleh negara maju, tetapi ditentang oleh negara berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Bastanul Siregar

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper