Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berharap tercapainya kesepakatan untuk melanjutkan isu pembangunan dan implementasi Paket Bali dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-10 di Nairobi, Kenya.
Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong menyebutkan lahirnya Paket Bali pada saat KTM WTO ke-9 di Bali pada 2013 lalu merupakan perkembangan WTO yang paling signifikan. Paket yang terdiri dari isu pertanian, fasilitasi perdagangan, dan isu pembangunan tersebut telah memberi kontribusi terhadap reformasi perdagangan global.
Salah satu contohnya adalah disepakatinya Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang membuat biaya perdagangan dunia dapat diturunkan hingga 14%. Namun, setelah KTM tersebut, WTO dan KTM Nairobi kembali dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan isu pembangunan sekaligus implementasi Paket Bali.
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mendukung Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-10 agar dapat mencapai kesepakatan sekecil apapun dalam melanjutkan isu pembangunan dan implementasi Paket Bali.
Menurut Thomas, sesulit apa pun kondisi dan jurang perbedaan yang ada, semua anggota WTO harus tetap berpijak pada realitas dan melihat dinamika ekonomi, teknolodi, dan demografi yang berkembang di dunia saat ini.
“Keragaman dimensi politik dan kesenjangan teknis jangan menjadi kendala bagi anggota WTO berkolaborasi mencapai kesepakatan sekecil apapun,” kata Thomas Lembong dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (18/12/2015).
Thomas mengakui bahwa agenda pembangunan dalam kerja sama multilateral perdagangan yang diperjuangkan negara berkembang sejak putaran Doha pada 2001 memang tidak mudah, karena lebarnya perbedaan posisi antara kelompok negara maju, kelompok negara berkembang, dan kelompok negara kurang berkembang (Least developed countries / LDCs).
Akan tetapi, Thomas meyakini KTM WTO kali ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi negara berkembang dan LDCs. Pelaksanaan KTM WTO yang pertamakalinya dilaksanakan di benua Afrika juga diharapkan dapat menyampaikan pesan dua kelompok negara tersebut.
Di sisi lain, Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo juga menegaskan bahwa KTM Nairobi harus dapat menghasilkan sesuatu yang credible dan balance disamping hasil tersebut juga harus bersifat doable.
