Bisnis.com, NAIROBI — Tinggal sehari menjelang dimulainya perhelatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) X di Nairobi, Kenya, Senin (14/12), masih belum ada tanda-tanda akan adanya kesepakatan signifikan yang bisa dihasilkan.
Perundingan pada isu-isu utama Putaran Doha seperti subsidi dan akses pasar sektor pertanian, akses pasar produk non-pertanian dan jasa, semuanya praktis jalan di tempat, termasuk agenda cadangan pangan publik untuk keamanan pangan sebagai kelanjutan KTM WTO IX di Bali, dua tahun lalu.
Sementara itu, untuk isu-isu pinggiran yang tidak signifikan, baru tiga isu yang disepakati. Ketiga isu tersebut adalah bantuan untuk negara dengan skala ekonomi kecil agar terintegrasi ke perdagangan global, perdagangan online, serta komplain tentang hak atas kekayaan intelektual tanpa kekerasan.
Tiga kesepakatan itulah yang kemungkinan besar jadi hasil KTM WTO X di Nairobi, 15-18 Desember ini. “Jadi itulah di mana kita berdiri hari ini. Kami tidak melihat hal yang lain yang bisa kami identifikasi untuk disepakati dalam Deklarasi Menteri nanti,” kata Dirjen WTO Roberto Azevêdo dalam laporannya (9/12).
Penegasan Azevêdo ini mengonfirmasi pernyataannya di Jenewa, Swiss, akhir November lalu. Saat itu, dia mengatakan negosiasi perdagangan global kembali deadlock dan 162 menteri anggota WTO kemungkinan besar tidak akan menemukan jalan keluar untuk mengatasi kebuntuan itu pada KTM WTO X di Nairobi.
“Sudah jelas negosiasi kami buntu,” kata Azevedo dalam konferensi pers. “Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan pandangan, dan itu tidak mungkin untuk saat ini. Jadi, tidak ada kesepakatan di antara anggota WTO atas apa yang mereka ingin lakukan. Saya hanya bekerja di sana,” katanya.
Putaran Doha adalah rangkaian negosiasi tentang paket reformasi perdagangan global yang jadi agenda WTO pada 2001. Tujuan utama negosiasi tersebut adalah menghilangkan hambatan perdagangan global, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan global.
Namun, hingga 14 tahun berselang, WTO hanya mampu mengubah sejumlah kecil aturan. Perubahan signifikan seperti subsidi dan akses pasar, juga isu-isu utama yang diusung negara berkembang seperti Special Product (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) tak kunjung operasional.
Dalam kesempatan itu, Azevedo mendesak seluruh anggota WTO menunjukkan kemauan politik yang kuat dan fleksibilitas yang dibutuhkan agar KTM WTO X di Nairobi dapat melanjutkan capaian KTM WTO IX di Bali secara substansial guna mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi global.
Desakan serupa juga diungkapkan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta. Selaku tuan rumah, dia meminta agar seluruh anggota WTO berkomitmen untuk dapat meraih hasil yang signifikan pada KTM WTO X di Nairobi. “Tanpa kemauan politik, fleksibilitas, dan pragmatisme, jelas kita tidak akan bergerak,” katanya.
Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong mengakui kegagalan dicapainya kesepakatan isu-isu utama G-33 seperti isu cadangan pangan publik untuk keamanan pangan (public stockholding for food security purpose) dan SSM yang disiapkan di Jenewa untuk KTM WTO X di Nairobi memang mengecewakan.
Karena itu, G-33 mendesak anggota para anggota WTO untuk segera menemukan jalan keluar guna menyudahi kebuntuan negosiasi tersebut, sesuai dengan kesepakatan Doha. “Kemauan politik untuk mencari jalan keluar masalah ini harus terefleksikan melalui fleksibilitas negosiasi,” tegasnya.
Thomas juga menyampaikan para anggota G-33 telah bertemu secara informal di Nairobi. Dari pertemuan tersebut, dia meyakini, seluruh anggota G-33 siap mengedepankan pendekatan yang lebih pragmatis dan realistis agar isu utama seperti cadangan pangan dan SSM dapat segera dioperasionalkan.
Sampai berita ini diturunkan, negosiasi tentang isu cadangan pangan dan SSM masih berlangsung. Isu cadangan pangan adalah isu milik negara berkembang yang menjadi trade off atas disepakatinya isu fasilitasi perdagangan (trade facilitation) milik negara maju pada KTM WTO IX di Bali 2013.
