Bisnis.com, PARIS - Perundingan untuk memobilisasi upaya global mengatasi perubahan iklim di Paris beberapa hari terakhir ini masih sangat alot dan berpotensi terhenti karena berbagai perbedaan pandangan.
Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mengatakan para pihak yang bernegosiasi dalam Ad Hoc Working Group On The Durban Platform For Enhanced Action (ADP) untuk menghasilkan draf kesepakatan masih belum satu suara soal isu diferensiasi.
“Isu besarnya tetap diferensiasi," katanya di sela-sela Conference of Parties (COP21) di Paris, Kamis (3/12/2015). Diferensiasi itu terkait dengan kategorisasi tingkat ekonomi negara, serta tanggung jawabnya dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
Seperti diketahui, bagian terbesar dari emisi global berasal dari negara-negara maju, sementara emisi per kapita di negara-negara berkembang masih relatif rendah.
Banyak negara berkembang ingin kesepakatan Paris kembali ke Konvensi yang menempaktan tanggungjawab pendanaan ke negara maju. Akan tetapi, negara maju berpandangan banyak negara berkembang kini sudah mampu. "Semua sepakat ada diferensiasi, tapi bagaimana dasar diferensiasi itu.”
Indonesia sendiri tidak akan bersikap frontal dalam mengambil sikap soal diferensiasi ini. Pasalnya, kata Nur, meski menjadi anggota Grup 77 plus China—kelompok negara berkembang—RI juga telah masuk anggota G-20. “Dengan posisi itu kita tidak bisa frontal,” katanya.
Selain soal diferensiasi, pembahasan juga alot di masalah pendanaan dan akses yang setara untuk pembangunan berkelanjutan. Isu pendanaan akan dibahas dalam negosiasi Jumat (4/12).
Hambatan juga muncul dari target kenaikan maksimal suhu bumi hingga akhir abad ini. Sejumlah negara kepulauan dan Afrika mengeluhkan target kenaikan 2 derajat Celsius. Bagi mereka, kenaikan suhu sebesar itu sudah memberikan dampak bencana yang besar kenaikan permukaan air laut.
Mereka yang tergabung dalam Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) meminta target dibuat lebih ambisius menjadi 1,5 derajat Celsius.
Padahal, target 2 derajat saja sejauh ini belum tercapai dalam Intended Nationally Determined Contributions (INDC)—komitmen yang diharapkan oleh para pihak (parties) di dalam perundingan perubahan iklim di bawah UNFCCC.
COP21 diselenggarakan oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim selama dua pekan di Le Bourget, Paris, Perancis, 30 November sampai 11 Desember 2015.
Kurang lebih 150 kepala negara hadir dalam pembukaan, termasuk Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pidato tentang garis besar kontibusi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Dalam konferensi perubahan iklim ini Indonesia juga mendukung upaya dimasukkannya HAM dan hakindigenous peoples (masyarakat adat) dalam teks pembukaan kesepakatan Paris.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan dalam isu ini Indonesia bukan pengusul, melainkan dari Filipina. Padahal, Indonesia telah lebih dulu mengakui hak masyarakat ada dalam konstitusi.
Sementara itu, dalam perkembangan negosiasi, beberapa negara Eropa yang sebelumnya cukup mendukung masuknya hak indigenous peoples mulai menampakkan keenganannya. Dia menduga, hal itu berkaitan dengan promosi biofuel.
“Masyarakat adat sering menjadi pihak yang paling menentang sawit,” katanya. Abdon berharap upaya mengatasi perubahan iklim tidak lagi diserahkan kepada korporasi, tapi secara kolektif dilakukan oleh masyarakat.
Dalam konferensi kali ini AMAN juga mengkampanyekan peran masyarakat ada dalam menjaga hutan lewat film-film yang narasinya diisi oleh artis Anggun C. Sasmi dalam bahasa Prancis.
