Kabar24.com, JAKARTA-- Komposisi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kembali berubah sejak kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto bergulir.
Kali ini, giliran Fraksi Partai Golkar yang mengganti seluruh kadernya di MKD.
Ketua Mahkamah MKD, Surahman Hidayat, membenarkan adanya pergantian tersebut. Dia mengakui ada perubahan anggota dan pimpinan MKD dari Golkar.
"Dua anggota dan satu pimpinan dari Fraksi Golkar," kata dia di ruang kerjanya, Kamis (26/11/2015).
Menurut Surahman, perubahan terjadi di posisi Wakil Ketua MKD. Sebelumnya Wakil Ketua MKD diisi oleh Hardisoesilo dari Golkar. Dia digantikan oleh rekan fraksinya yang bernama Kahar Muzakir.
Dua anggota Fraksi Golkar lainnya di MKD yang diganti adalah Dadang S. Muchtar dan Budi Supriyanti. Dadang digantikan oleh Ridwan Bae dan Budi Supriyanti diganti oleh Adies Kadier.
Surahman mengatakan, pergantian komposisi MKD tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena menjadi hak setiap fraksi.
"Pergantian mereka dimulai Kamis hari ini," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelum Fraksi Golkar, ada empat fraksi lainnya yang juga mengganti anggotanya di MKD yaitu PDIP, Demokrat, PAN dan NasDem. Fraksi PDIP mengganti Muhammad Prakosa. Penggantinya adalah Henry Yosodiningrat. Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo.
PAN Memutasi
PAN memutasi dua orang kadernya di MKD yaitu Hang Ali Saputra Syah Pahan dan Ahmad Riski Sadiq. Hang Ali Saputra digantikan oleh Sugiman, dan Ahmad Riski oleh A Bakrie. Terakhir, NasDem mengganti Fadholi dengan Akbar Faisal.
Lima fraksi tersebut buru-buru memutasi kadernya di MKD tak lama setelah laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said masuk ke MKD. Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto karena dugaan pelanggaran kode etik Dewan.
Dalam laporannya, Sudirman menyebut Setya jadi pelobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan pemerintah. Saat bertemu dengan bos Freeport Maroef Syamsoeddin, Sedirman mengatakan Setya meminta Freeport membangun pembangkit listrik di Papua. Lalu Setya meminta bagian saham dari pembangkit listrik tersebut.
Selain itu, politikus Golkar ini pun dituduh telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun Setya sudah berkali-kali membantah telah mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia pun menampik meminta bagian saham dari Freeport.
