KAMPANYE ASI 2 TAHUN: Sosialisasi 'Masuk Angin', GKIA Tolak Keterlibatan Produsen Susu

Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) yang terdiri atas lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil,  melihat adanya potensi konflik kepentingan dari perusahaan produsen dan pemasaran produk pengganti ASI dalam menyelenggarakan program Duta 1000 HPK ini.

Untuk itu, GKIA menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pihak lain yang terlibat pada program ini, sebagai berikut, yaitu Pertama, GKIA mendukung gerakan 1000 HPK  yang sejalan dengan Scaling Up Nutrition (SUN) movement di tingkat global, fokus pada upaya perbaikan gizi pada periode emas 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sejak konsepsi (dalam kandungan) sampai anak usia 2 tahun.

Kedua, GKIA juga mendorong pemerintah dan lembaga yang mendukung program SUN untuk waspada dan tidak melibatkan pihak-pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan, terutama dari perusahaan yang melanggar Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI, yang jelas-jelas tidak sejalan atau menghalangi pencapaian hasil yang diharapkan dari  gerakan ini. 

"GKIA mendukung penuh promosi standar emas Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dari usia 0-2 tahun," ungkap pernyataan pers yang dirilis GKIA di Jakarta, Rabu (30/9).

Dalam konteks program Duta 1000 HPK, berdasarkan informasi yang GKIA terima pada tanggal 21 September 2015, materi ASI yang ada di modul Duta 1000 HPK hanya ditekankan pada pemberian secara eksklusif selama 6 bulan. Padahal, seharusnya program Duta 1000 HPK mengacu pada landasan gerakan 1000 HPK di Indonesia, yaitu mempromosikan dan mendukung standar emas PMBA, sesuai dengan tujuan mendukung pertumbuhan di masa emas, yaitu pada seribu hari pertama kehidupan.

GKIA menyadari penuh pentingnya mendukung Gerakan 1000 HPK dengan mencetak tenaga yang mampu membantu dan mendukung pemberian standar emas PMBA bagi ibu dan anak, yakni tenaga Konselor Menyusui dan MP-ASI serta serta kader PMBA di seluruh nusantara. Kami berharap anggaran pemerintah difokuskan pada pelatihan-pelatihan terkait PMBA yang bebas konflik kepentingan bagi tenaga kesehatan dan kader, sebagaisalah satu upaya mengatasi stunting dan mengurangi angka kematian bayi dan anak. Saat ini Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah anak stunting terbanyak di dunia, dan salah satu negara dengan angka kematian ibu dan anak tertinggi di Asia.

GKIA menghimbau kepada pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, lembaga lain terkait dan masyarakat untuk waspada dan dengan cerdas menyikapi program 1000 HPK yang berpotensi ditunggangi oleh konflik kepentingan pihak-pihak tertentu diatas kepentingan terbaik untuk ibu dan anak Indonesia sesuai dengan Guiding Principles for Avoiding Conflict of Interest; do no harm halaman 7 poin 23.3.

GKIA mendesak pemerintah agar menolak dengan tegas kerjasama dalam bentuk apa pun dengan perusahaan yang memiliki potensi konflik kepentingan dan segera membuat kebijakan nasional terkait dengan upaya pencegahan dan penatalaksanaan konflik kepentingan sesuai dengan dokumen-dokumen SUN sebagai berikut:

Partisipasi perusahaan yang memiliki konflik kepentingan dalam gerakan 1000 HPK ini berpotensi memunculkan masalah baru serta berlawanan dengan semangat memprioritaskan standar emas PMBA di 1000 HPK dan semangat nasionalisme. Kegiatan-kegiatan yang sarat konflik kepentingan akan membuat masyarakat bingung dengan pesan kunci 1000 HPK yang disampaikan. Ini akan berujung pada tidak tercapainya tujuan utama program 1000 HPK untuk menurunkan angka kurang gizi di Indonesia.

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung program Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang telah dicanangkan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gizi Medis Indonesia (PDGMI), Sari Husada, dan Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Gerakan Duta 1000 HPK tertanggal 14 Juni 2015.