Bisnis.com, BALIKPAPAN - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar pertemuan regional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wilayah Indonesia Tengah di Balikpapan, hari ini Jumat (2/10/2015).
Menteri PPA Yohana Yambise mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dari pemerintah pusat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke tingkat kabupaten, kota, hingga ke desa-desa.
“Kebijakan yang kami buat harus sampai ke desa-desa. Kami akan dampingi semua kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Kepala pemberdayaan perempuan wajib melapor kami bila ada kasus yang perlu perhatian khusus,” tutur Yohana, Jumat (2/10/2015).
Dia bertekad untuk mendampingi semua kota dan kabupaten yang dinyatakan belum layak anak hingga dapat memenuhi indikator-indikator kota atau kabupaten layak anak. Saat ini, masih ada 236 kota dan kabupaten dalam status menuju layak anak.
“Beberapa indikatornya adalah tidak adanya child marriage, adanya perempuan dalam ranah politik, pendidikan yang merata untuk semua anak mulai dari PAUD, dan angka kematian ibu yang rendah,” sambungnya.
Untuk mendukung terwujudnya kota dan kabupaten layak anak, Yohana menginginkan perubahan pada program kuliah kerja nyata (KKN) yang selama ini hanya bersifat kegiatan sosial dan pengoperasian penuh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masing-masing daerah.
“Kami ingin ada one university student saves one family. Mahasiswa KKN sebaiknya langsung tinggal di keluarga di desa-desa untuk mempelajari sisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya,” tutup Yohana.
