Kabar24.com, JAKARTA - Guna menghentikan semakin memburuknya kasus kerusakan hutan hujan tropis di seluruh dunia, sektor swasta dari setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta segera membuka dan menciptakam pasar komoditas pertanian yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil riset Global Canopy Programme yang dilansir United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) pekan ini, upaya penghentian deforestasi saat ini justru semakin tergantung pada kebijakan di tingkat korporasi.
Penelitian yang diberi judul "Achieving Zero (Net) Deforestation Commitments: What It Means and How to Get There" itu menelaah bagaimana komitmen ratusan perusahaan Indonesia dalam mempercepaat upaya transisi menuju rantai pasokan global yang 'bebas deforestasi'.
Chief Sustainibility Officer Unilever Jeff Seabright mengemukakan dari sekian banyak perusahaan RI yang sudah memiliki kebijakan deforestasi, baru 7% saja yang telah menyepakati 'ikrar nol' atau jaminan bersih dari praktik deforestasi di seluruh rantai pasok mereka.
"Bisnis secara global memiliki peluang besar untuk membantu mencegah bencana iklim melalui kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan transformasional," jelasnya dalam laporan tertulis.
Dia berpendapat bahwa koordinasi sektor swasta di Tanah Air untuk mengakhiri unsur perusakan hutan hujan tropis dalam rantai pasokan perusahaan dapat mengubah peta permainan bisnis di tingkat global.
"Lagipula, skema antideforestasi dalam kebijakan rantai pasokan sangat masuk akal secara bisnis karena akan menjadikan rantai pasokan lebih tangguh dan adil," sambungnya.
Di sisi lain, CEOGlobal Canopy ProgrammeAndrew Mitchell berpendapatperusahaan-perusahaan RI harus lekas bertindak untuk menyetop kerusakan hutan hujan tropis, sebab mereka tidak dapat melakukannya sendiri.
Para pemangku kepentingan lain termasuk lembaga keuangan dan pemerintah, kata Andrew, juga harus berperan dalam menciptakan kondisi pasar yang memungkinkan terjadinya transisi yang mengharuskan produksi komoditas bebas risiko deforestasi sebagai sebuah norma, bukan pengecualian.
Sementara itu, terkait strategi mempercepat pelaksanaan komitmmen Nol Deforestasi (Bersih) dan pembentukan pasar komoditas pertanian berkelanjutan, PBB merekomendasikan setidaknya lima solusi kebijakan bagi sektor swasta.
Pertama, perusahaan-perusahaan perlu memperkuat elemen 'nol deforestasi' dalam kebijakan operasional mereka, mewujudkan ketertelusuran, mempertahankan inklusi sosial dan integritas lingkungan, serta mencegah kebocoran.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar diperlukan antarpara pemain kunci di seluruh sektor dan geografi yang mendorong deforestasi tropis.
"Ketersediaan data tentang tutupan hutan, konsesi, perdagangan dan kebijakan korporat harus digunakan untuk memberikan wawasan baru ke dalam dampak korporasi dan ketergantungan pada hutan serta keseluruhan kemajuan menuju komitmen nol deforestasi," imbuh Andrew.
Ketiga, donor dan Lembaga Keuangan Internasional harus mempererat koordinasi dukungan mereka secara global, untuk mengisi kesenjangan pendanaan dalam komitmen nol deforestasi melalui kemitraan publik dan swasta.
Keempat, investor perlu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko deforestasi yang mereka alami di seluruh portofolio mereka dan berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada guna mendukung produksi komoditas pertanian berkelanjutan.
Kelima, masyarakat sipil harus berperan lebih aktif dalam bekerja sama dengan para pelaku pasar dan sektor kunci untuk merangsang kemajuan.
Dengan demikian, lanjutnya, praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan akan menjadi kekuatan yang ditanggapi positif oleh pasar secara global. Hal tersebut adalah peluang besar selama beberapa dekade ke depan.
