Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana Pilkada 3 Daerah Terpangkas, KPU Imbau Pemda Prioritaskan Anggaran

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tiga daerah yang mengalami pemangkasan anggaran pemilihan kepala daerah diminta segera menyelesaikan persoalan demi pelaksanaan yang optimal.n
Lavinda
Lavinda - Bisnis.com 26 September 2015  |  02:48 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh (ketiga kiri) didampingi Ketua Bapilu Partai NasDem Enggartiasto Lukito (keempat kiri) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Jan Darmadi (kiri) dalam Rakernas NasDem : Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015, di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Senin (21/9).  - Antara
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh (ketiga kiri) didampingi Ketua Bapilu Partai NasDem Enggartiasto Lukito (keempat kiri) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Jan Darmadi (kiri) dalam Rakernas NasDem : Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2015, di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Senin (21/9). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tiga daerah yang mengalami pemangkasan anggaran pemilihan kepala daerah diminta segera menyelesaikan persoalan demi pelaksanaan yang optimal.

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menanggapi adanya pemangkasan anggaran pelaksanaan Pilkada secara sepihak oleh Pemda. Padahal Pemda dan KPU Daerah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada.

Adapun, ketiga daerah yang mengalami pemangkasan anggaran ialah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bangli di Bali, dan Kabupaten Muratara di Sumatera Selatan.

“Kami berharap Pemda dan DPRD memprioritaskan anggaran, jangan sampai tidak ada anggaran Pilkada lalu jadi tidak maksimal pelaksanaannya,”ujarnya, Jumat(25/9/2015).

Berdasarkan penjelasan KPUD, jelas Ferry, alasan pemangkasan anggaran ialah keterbatasan anggaran atau perlunya proses pertanggungjawaban. Padahal penggunaan dana dibagi menjadi dua tahap.

Jika pemangkasan anggaran dilakukan secara sepihak oleh Pemda, kata Ferry, KPUD perlu berkomunikasi intens dengan Pemda setempat. “Kalau konteksnya tidak ada anggaran, bisa dilakukan APBDP [anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan] 2015,”sambungnya.

Bahkan, dia menilai pemangkasan tersebut boleh jadi merupakan bentuk strategi oknum tertentu agar pelaksanaan Pilkada diundur pada periode selanjutnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak
Editor : Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top