Kabar24.com, JAKARTA—Sebagai ketua umum partai politik, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menyampaikan sarannya kepada pemerintahan melalui Fraksi Partai Demokrat di DPR, bukan melalui sarana lain.
Demikian dikemukakan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menanggapi saran yang disampaikan SBY kepada Pemerintahan Joko Widodo terkait apa yang harus dilakukan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi saat ini.
Menurutnya, SBY seharusnya tahu bagaimana mekanisme untuk menyampaikan saran dan pendapat ke pemerintahan. Menurutnya, tindakan SBY yang belakangan gemar mengarahkan melalui pernyataan atas apa yang harus dilakukan pemerintahan adalah gejala sindrom tak bisa lepas dari kekuasaan.
"Walaupun beliau [SBY] itu mantan Presiden, tapi kan beliau ketua umum partai. Punya anggota DPR dan fraksi di DPR yang menjadi saluran untuk mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Anggota Komisi XI DPR itu kepada wartawan, Senin (31/8/2015).
Menurutnya, sah-sah saja SBY menyampaikan saran kepada pemerintah. Sebab hak itu dilindungi oleh Konstitusi. Namun, dari sisi etika politik, hal demikian menjadi kurang wajar dan kurang etis mengingat beliau adalah ketua umum partai, ujarnya.
Dalam konteks budaya hidup dan budaya politik Indonesia, menurut dia, SBY seharusnya tak terlalu menunjukkan dirinya 'berpengalaman' dan memiliki 'gairah' politis.
Menurutnya, kalaupun ada masalah yang dihadapi pemerintahan saat ini, sebenarnya itu sangat besar merupakan andil pemerintahan sebelumnya yang dikomandani SBY selama 10 tahun.
Dia menilai kalau SBY kerap mencoba mengarahkan pemerintahan saat ini, sama saja SBY berusaha cuci tangan. Pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang juga punya banyak masalah, ujarnya.
Sebelumnya SBY menyarankan kepada pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dikelola dengan tepat agar fiskal negara tetap stabil. Pengelolaan APBN yang tepat, harus memperhatikan prioritas belanja, ujarnya.
