Kabar24.com, JAKARTA-- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlaku tegas kepada bawahannya.
“Jokowi harus disiplinkan bawahannya untuk patuh,” kata Refly, Kamis (20/8/2015).
Bawahan Presiden yang dimaksut Refly itu adalah para menteri. Begitu pula wakil presiden yang juga harus patuh terhadap Presiden.
Pernyataan Refly itu terkait konflik antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang diumbar di publik.
Refly menyarankan agar Rizal Ramli menahan diri dan patuh kepada JK, panggilan Jusuf Kalla. Dia mengingatkan bahwa Rizal saat ini adalah anggota kabinet dan bukan lagi seorang pengamat yang bisa bebas berkomentar dan menyindir pemerintah.
Begitu pula dengan JK yang harus tetap patuh kepada Presiden Jokowi. Menurut Refly, dalam beberapa isu, Kalla sempat memperlihatkan perbedaan pendapatnya dengan Jokowi.
“Salah satu contoh Kalla terlihat tidak patuh saat gunjang ganjing KPK-Polri,” katanya.
Menurut Refly, sebuah kabinet harus satu suara dalam menyampaikan kebijakannya. Bila ada silang pendapat antar menteri atau menteri dengan wakil presiden cukup dilakukan di rapat terbatas, tidak diumbar ke publik.
“Dapur kabinet tidak boleh diungkap,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa pernyataan pemerintah berdampak besar pada pasar dan pembangunan.
Sebelumnya, terjadi kegaduhan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rizal memprotes pembangunan megaproyek pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt.
Dia menganggap pembangunan proyek itu masih harus dikaji secara mendalam karena terdapat kekeliruan. JK berang dan menuduh Rizal tak mengerti persoalan. Dibalas lagi oleh Rizal yang menantang JK berdebat dengannya.
Menurut JK, dirinya sudah bertemu dengan Rizal Ramli Rabu 19 Agustus 2015 dan menyelesaikan konflik di antara mereka berdua.
