Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan membudayakan penyelesaian perbedaan pendapat melalui sidang kabinet dan pertemuan internal, agar tidak menjadi gaduh dan mengganggu kinerja pemerintahan.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menghentikan kegaduhan yang terjadi di internal pemerintahan.
Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pemerintah yang sedang berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya.
"Kalau kegaduhan, supaya tidak gaduh kan disembunyikan, diheningkan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Pramono menuturkan seluruh persoalan akan dibahas di forum rapat, agar dapat dicari solusi terbaik.
Hal yang sama dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur DKI Jakarta terkait pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT).
Menurutnya, hal tersebut akan dijadikan tradisi oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan kesan perpecahan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani mengatakan seharusnya hal yang menyangkut ketidaksesuaian dibicarakan di internal pemerintah terlebih dahulu, sebelum diumumkan ke publik.
Menurutnya, pemerintah akan melaksanakan koordinasi yang lebih baik, dan mempertegas tugas dan fungsi struktur di pemerintahan.
Apalagi Presiden Jokowi sebenarnya telah memiliki arahan yang jelas mengenai pelaksanaan program.
"Memang secara struktur kan dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah. Arahan Presiden setelah Wakil Presiden ya menteri koordinator. Kami memiliki persamaan program," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
