Kabar24.com, JAKARTA-- Kritik tajam yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt mendapat tanggapan keras dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Jusuf Kalla mengatakan, sebagai seorang menteri, Rizal harus mempelajari kinerja proyek terlebih dahulu sebelum berkomentar. Dia juga meminta menteri memiliki banyak akal agar mampu mewujudkan proyek yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
"Sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum komentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akal, kalau kurang akal pasti tidak paham memang,"ujarnya, Selasa(18/8/2015).
Menurut JK, proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang selama ini menjadi andalan program Kabinet Kerja merupakan kebutuhan krusial, terutama bagi perkembangan industri.
Sebelum pelaku usaha membangun industri, sambungnya, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dasar, salah satunya melalui pembangunan pembangkit listrik.
"Kalau mau 50.000 (MW) pun bisa dibuat. Sebelum industri membangun, listrik harus dilebihkan, jangan pas-pasan, semua negara begitu,"katanya.
Menanggapi komentar bahwa proyek tersebut terlalu ambisius dan sulit tercapai, JK menjawab, proyek tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, pandangan terlalu ambisius itu ditujukan kepada Presiden dan hal itu tentu dianggap tak pantas.
"Itu policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikan, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan,"tuturnya.
Harus Paham
Dia kembali menekankan agar para menteri harus memahami konteks persoalan sebelum berbicara, "Jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya."
Sebelumnya, Rizal Ramli menilai program pembangkit listrik 35.000 MW yang ditargetkan selesai pada 2019 sulit dicapai.
Menurut dia, masih ada tambahan sisa target pembangunan pembangkit listrik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 7.000 MW sehingga total mencapai 42.000 MW.
"Target 35.000 MW, plus sisa target zaman Pak SBY 7.000 MW sehingga total 42.000 MW. Itu sulit dicapai dalam lima tahun," kata Rizal seusai serah terima jabatan di BPPT, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku akan meminta Menteri ESDM Sudirman Said bersama dengan Dewan Energi Nasional untuk melakukan evaluasi ulang program usungan Presiden Joko Widodo tersebut.
