Bisnis.com, JAKARTA - Luhut Binsar Panjaitan seharusnya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sejak pertama kali Kabinet Kerja dibentuk.
Mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan dirinya hanya sementara diplot sebagai Menko Polhukam, karena Luhut ditugaskan sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Saat ini, poisisi Menko Polhukam telah dijabat oleh orang yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
"Saya tahu sebetulnya Menko Polhukam sudah lama bisa di sini, tetapi karena beliau diangkat membantu Presiden sebagai KSP, maka saya sementara diangkat sebagai Menko Polhukam," katanya di Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Tedjo menuturkan dinamika penugasan di Kemenko Polhukam membuat dirinya belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya, dirinya harus mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga tinggi negara untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di dalam negeri.
Menurutnya, Luhut harus dapat membawa Kermenko Polhukam lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Selama ini, Kemenko Polhukam telah berhasil menjalin kerja sama yang baik dengan institusi penegak hukum, kementerian, penyelenggara dan pengawas pemilu, serta pihak lain yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tedjo juga menyampaikan dirinya akan terus mengembangkan wawasan kebangsaan di institusi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, meskipun sudah tidak ada di dalam pemerintahan lagi.
Saya akan kembangkan wawasan kebangsaan, baik di kampus maupun di organisasi kemasyarakatan, karena wawasan kebangsaan dan bela negara ini harus diteruskan, ujarnya.
Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, mengaku tidak mengetahui penunjukkan dirinya hingga Presiden Jokowi mengucapkan selamat secara langsung sebelum pelantikannya.
Dirinya hanya mendapat telepon dari Menteri Sekretaris Negara Pratiko yang menginformasikan Presiden akan melantiknya kemarin siang. Apalagi Luhut sebenarnya sudah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang juuga ada di lingkungan pemerintahqan.
