Bisnis.com, MANADO--Biro Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara mencatat sebanyak 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah Induk dan 40 Unit Pelaksana Teknis Daerah mendapatkan rapor merah karena rendahnya realisasi keuangan maupun fisik.
Hal tersebut terlihat pada saat pelaksanaan Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Tahun 2015 per 30 Juli 2015 yang menunjukkan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut APBD 2015 berdasarkan deviasi keuangan, khususnya realisasi belanja langsung dan tidak langsung terus mengalami penurunan.
“Saya telah menginstruksikan agar SKPD meningkatkan realisasi penyerapan anggaran, termasuk proyek fisik. SKPD juga harus membentuk tim pengawas internal untuk memonitor realisasi penyerapan anggaran,” kata Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil seperti dikutip melalui keterangan resminya di Manado, Selasa (11/8/2015).
Menurutnya, persoalan rendahnya penyerapan anggaran daerah tersebut harus disikapi secara serius, dan SKPD terkait harus melakukan kontrol serta jemput bola.
Masih berdasarkan data Biro Pembangunan Sulut, di antara 22 SKPD yang mendapatkan rapor merah, sepuluh SKPD mendapatkan nilai terendah, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perlengkapan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi serta DKP, Badan Pengelola Perbatasan, Bappeda, Disbudpar dan Inspektorat.
Adapun, di antara 40 UPTD/Balai yang membukukan kinerja paling buruk juga dirinci menjadi sepuluh unit yakni UPTD Pembenihan dan persuteraan alam, Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan, Balai Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan, UPTD Balai Pelatihan Teknis dan Fungsional ESDM, UPTD Wilayah 1, UPTD Balai Pengujian, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, Teknologi Informasi UPTD Amurang Dispenda, UPTD Wilayah III, dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
Sebelumnya, berdasarkan data Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Sulut, penyerapan anggaran per 31 Juni 2015 masih belum mencapai target sebesar 40%.
Pada saat yang sama, sekitar 29 SKPD dan 34 UPTD juga mendapatkan catatan merah karena rendahnya penyerapan anggaran.
