Bisnis.com, JAKARTA--Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menaikkan cukai rokok mengingat masih ada potensi lain untuk dikenai cukai.
Menurutnya, kesalahan mengambil kebijakan dalam menaikkan cukai rokok justru bisa berimbas pada melesetnya target pemasukan negara.
Pakar Ekonomi Pembangunan dari IPB itu mengakui bahwa rokok memang berkaitan erat dengan isu kesehatan. Selain itu, menaikkan cukai pun merupakan salah satu cara untuk membatasi konsumsi dan produksi rokok.
Hanya saja Enny mengingatkan, ketika keputusan pemerintah menaikkan cukai tak disertai infrastruktur yang jelas dan hanya menaikkan tarifnya saja tanpa memertimbangkan variabel lain, maka yang terjadi adalah turunnya pendapatan cukai negara. Menurutnya, bisa-bisa keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok justru memicu tumbuhnya industri rokok ilegal dan mematikan pabrik-pabrik rokok resmi.
“Konsumsi rokok itu sifatnya elastis, artinya orang rela tak makan asal bisa merokok. Artinya, kebijakan pemerintah (menaikkan cukai, red) justru mendorong rokok ilegal kemudian produsen mati,” ujarnya di Gedung DPR usai menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi, Selasa (4/8/2015).
Enny pun berharap pemerintah bisa menelurkan kebijakan yang menjadi solusi bagi semua pihak. Menurutnya, target perlindungan terhadap konsumen rokok tercapai, tapi penerimaan negara juga naik dan kesempatan kerja tetap terjaga.
Karenanya ia menyarankan pemerintah menggenjot pendapatan cukai meningkat tidak hanya dari rokok. Misalnya, pada komoditas mewah. Seperti otomotif, tas mahal yang harganya ratusan juta, atau berlian.
“Itu kan bagus untuk redistribusi pendapatan,” ujarnya.
Sebelumnya anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menolak rencana pemerintah menaikkan cukai rokok. Menurutnya, kesalahan kebijakan menaikkan cukai rokok bisa membunuh industri rokok yang menjadi penghidupan bagi ribuan warga.
Misbakhun menuturkan, sejumlah pabrik rokok di Jawa Timur saja sudah memangkas ribuan pegawainya melalui PHK pada 2014 silam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
