Bisnis.com,BANDUNG--Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dituding menjadi penyebab kisruhnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2015 di Kota Bandung ditampik Sunatra, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar.
Dia menilai SKTM yang dikeluarkan harusnya berbentuk surat keterangan keluarga miskin (SKKM ). Sunatra yakin apabila SKKM yang dikeluarkan, permintaannya tidak akan membludak seperti SKTM sekarang.
"Karena akan malu atau merasa gengsi orang mampu minta surat keterangan miskin," katanya di Bandung, Sabtu (18/7/2015).
Menurutnya tidak tepat juga jika ada pengusutan SKTM oleh kepolisian. Karena yang dikenakan pasal pidana adalah dugaan pemalsuan keterangan. Sementara SKTM itu keluar dari RT/RW karena tidak jelasnya kriterianya.
"Seharusnya sebelum SKTM dibuat, Wali Kota mengeluarkan kriteria yang jelas dan objektif dengan ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Idealnya dua bulan sebelum PPDB dimulai kriteria itu sudah ada yg bisa dipedomani oleh RT/RW," katanya.
Yang seharusnya diusut adalah sang pengambil kebijakan yang telah membuat masyarakat resah dan menjadikan PPDB kisruh. Bukan orang yang minta SKTM atau yang mengeluarkan SKTM.
"Tidak adil kalau dikenakan kepada para Ketua RT/RW dan Lurah yang nanda tangan SKTM. Oleh karenanya kami meminta kepada jajaran kepolisian untuk tidak melanjutkan pengusutan SKTM ini, karena mereka ini korban kebijakan," ujarnya.
PENERIMAAN SISWA DI BANDUNG KISRUH: Ini Dugaan Penyebabnya
Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dituding menjadi penyebab kisruhnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2015 di Kota Bandung ditampik Sunatra, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Abdalah Gifar
Editor : Mia Chitra Dinisari
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
1 hari yang lalu