Kabar24.com, JAKARTA--Hasil kajian struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia ditargetkan akan sampai ke tangan Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2015.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuturkan saat ini, pemerintah tengah membahas struktur organisasi TNI yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Pembahasan melibatkan lintas kementerian untuk mendengar masukan atas draf yang disampaikan TNI.
Andi menambahkan, setelah Lebaran Menkopolhukam akan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk memfinalisasi draf Perpres tentang struktur organisasi TNI yang baru.
"Rakor setelah Lebaran. Targetnya akhir Juli disampaikan ke Presiden. Lalu nanti Presiden yang akan memutuskan langkah berikutnya apa. Biasanya mungkin akan ada ratas tentang itu," tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/7).
Menurutnya, draf struktur organisasi TNI tidak hanya membahas usulan untuk menyisipkan jabatan Wakil Panglima.
"Yang dibahas Perpres organisasi TNI, di dalamnya ada pengusulan jabatan Wakil Panglima TNI," imbuhnya.
Andi menuturkan Panglima TNI sudah memaparkan struktur organisasi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden.
Namun finalisasi Peraturan Presiden sebagai payung hukum struktur organisasi TNI yang baru masih dalam pembahasan sesuai dengan prosedur perundangan.
"Nanti saja ditunggu kalau sudah siap naik ke Presiden," pungkasnya.
Draf Struktur Baru TNI Sampai ke Jokowi Akhir Juli 2015
Hasil kajian struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia ditargetkan akan sampai ke tangan Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Ana Noviani
Editor : Rustam Agus
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

3 jam yang lalu
Momentum Pemulihan Semen Angkat Saham INTP dan SMGR
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

57 menit yang lalu
Penyelidikan Awal Ungkap Penyebab Jatuhnya Pesawat Air India

12 jam yang lalu
Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

15 jam yang lalu
GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

15 jam yang lalu
Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
