Kabar24.com, CIMAHI - Kota Cimahi, Jawa Barat, dinilai sudah terlalu sesak dengan papan reklame.
Itu sebabnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota yang berada di sebelah barat Bandung itu melakukan 'pemutihan'.
Papan reklame yang terpasang di seluruh sudut kota pun ditertibkan.
Sekretaris Dispenda Kota Cimahi Hendra Gunawan mengatakan, pemutihan terhadap seluruh reklame yang ada sudah direncanakan pemkot sejak jauh hari, sebelum dilakukan Pemkot Bandung baru-baru ini.
Tahapan pemutihan itu dilakukan dengan cara menurunkan seluruh iklan yang ada untuk dinolkan seluruh perizinannya.
"Kami mencari titik yang milik pemkot termasuk yang terpasang yang dilalui jalan nasional, provinsi dan pemkot," katanya, kepada wartawan, Rabu (23/6/2015).
Menurut dia, pemutihan ini sejalan dengan peraturan daerah (Perda). Untuk penurunan reklame secara simultan akan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Lewat pemutihan izin ini, pihaknya melakukan penertiban sambil melakukan verifikasi data perihal perizinan.
Saat ini, reklame sudah terlalu ramai sehingga harus dilakukan penertiban.
Hendra menyebutkan, secara keseluruhan ada ribuan papan reklame terpasang di Kota Cimahi dengan berbagai ukuran.
Sedangkan reklame yang menjadi milik pemkot hanya lima titik dan satu titik merupakan titik pemasangan spanduk.
"Pada kesempatan ini pun kami mengimbau kepada produk lain jangan sampai menempel produk mereka di papan reklame milik pemerintah," ujarnya.
Dia menyebutkan, pada umumnya mereka yang seringkali menempelkan pesan di titik papan reklame milik pemkot itu adalah dari kalangan partai politik (Parpol), bukan perusahaan swasta.
Disinggung mengenai nominal pajak reklame, ia menyebutkan hal itu tergantung dari status titik, strategis, luas ukuran dan kawasan.
Pendapatan pajak reklame pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp1,9 miliar dari tahun sebelumnya Rp1,7 miliar.
Sementara itu, Masyarakat Peduli Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuding pajak dari sektor reklame di Pemda KBB seringkali bocor.
Ketua Geram KBB, Deki Karwur, menuding Pemda KBB telah kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) senilai ratusan juta rupiah dari sektor ini.
Jumlahnya akan semakin bengkak jika diakumulasi bertahun-tahun.
"Banyak reklame tidak berizin yang bertebaran di wilayah KBB. Potensi PAD yang seharusnya masuk ke kas daerah telah hilang lalu beralih masuk ke kantong pribadi," kata Deki.
Pihaknya mengklaim telah melakukan investigasi. Hasilnya, potensi PAD banyak hilang dari reklame liar. Pajak dan retribusi dari reklame itu tidak masuk ke kas daerah.
Anehnya, kata dia, ada pihak yang tetap membiarkan papan reklame, terutama jenis billboard dan bando yang sudah habis masa edarnya atau kedaluwarsa izinnya.
Lebih spesifik dia menyebut, pihak yang membiarkan media reklame itu telah dimanfaatkan oknum di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
Dia menuding ada oknum yang bermain dengan tetap memungut pajak dari wajib pajak yang sudah kedaluwarsa tanpa memasukannya ke kas daerah.
Dia menyebutkan, pada 2015 DPPKAD KBB hanya menetapkan PAD dari sektor pajak reklame sebesar Rp 1,4 miliar.
Padahal potensi PAD harusnya jauh lebih dari itu.
Dengan banyaknya papan reklame di KBB yang saat ini bertebaran, dalam hitungan dia seharusnya potensi yang didapat lebih dari Rp 2 miliar.
