Kabar24.com, JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta menolak penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rokhmat Wahab, mengatakan pihaknya khawatir penghapusan skripsi justru akan menurunkan kualitas sarjana di Indonesia.
"Pendidikan harus ada target, jangan memanjakan peserta didik karena masalah teknis," kata Rokhmat.
Dia berpendapat selama ini tugas penyusunan skripsi mampu mendidik calon sarjana untuk berpikir sistematis. Dengan menulis skripsi, mahasiswa mampu memahami bidang akademiknya secara lintas mata kuliah.
"Setiap sarjana harus punya pemikiran komprehensif dan keterampilan riset," ujarnya.
Rokhmat mengatakan penghapusan skripsi berpotensi menurunkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini berisiko menurunkan gairah riset di kalangan mahasiswa saat persaingan global untuk kemajuan sains semakin ketat.
Pemberlakuan kewajiban skripsi, paparnya, merupakan otonomi akademik setiap kampus, baik negeri maupun swasta.
Otonomi ini mendapat jaminan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi sehingga tidak perlu dicampuri oleh kementerian.
Menurutnya, respons terhadap maraknya ijazah palsu dan skripsi jiplakan tidak semestinya diselesaikan dengan solusi yang melupakan substansi tujuan akademik. Dia menganggap kasus-kasus itu hanya perlu pengawasan lebih ketat.
Hal senada diungkapkan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Edi Suwandi Hamid. Menurut Edi, penentuan skripsi merupakan wilayah otonomi kampus.
Selama ini, kata dia, tidak ada aturan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang mewajibkan skripsi untuk kelulusan mahasiswa. "Itu mutlak ada di kewenangan masing-masing kampus".
Edi berpendapat setiap kampus, baik negeri maupun swasta, bisa saja tidak mewajibkan penyusunan skripsi bagi calon sarjana.
Dia mencontohkan skripsi bisa saja diganti dengan tugas kuliah lapangan yang mewajibkan adanya penulisan laporan atau syarat lainnya. "Beberapa kampus negeri ada yang sudah memberlakukan syarat kelulusan tanpa skripsi.”
