Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan keprihatinannya atas kondisi pengungsi Rohingya dan rasa kemanusiaan harus dikedepankan dalam kasus tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjelaskan atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh konstitusi serta posisi strategis, Indonesia sudah seharusnya mengambil peran, dan respons, yakni memberikan bantuan dan pertolongan.
Menurutnya, tindakan Kementerian Luar Negeri yang dengan tegas menyatakan tidak akan mengusir pengungsi Rohingya dan memberikan bantuan kemanusiaan patut diapresiasi. Begitu juga dengan warga Aceh yang beberapa waktu lalu turut membantu menyelamatkan 790 pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh.
“Saya kira rasa kemanusiaan yang ditampilkan bangsa ini adalah bentuk ekspresi karakter bangsa yang saling menghargai ciptaan Tuhan. Inilah kebanggaan kita sebagai bangsa, apalagi kita mendengar negara lain menolak para pengungsi ini," ujar Jazuli dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2015).
Dia berpendapat kunci penyelesaian pengungsi Rohingya ada di negara asalnya, Myanmar. Sebagai sesama negara anggota Asean, Indonesia harus mendorong asosiasi untuk mendesak Pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah internal negaranya serta tidak melakukan tindakan diskriminitif terhadap etnis Rohingya atas nama kemanusiaan dan HAM.
“ASEAN bisa melakukan sidang darurat dan memanggil Myanmar untuk membahas dan mencari solusi masalah ini,” kata Jazuli.
Namun, jika Pemerintah Myanmar tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah internalnya, lanjutnya, diperlukan intervensi dari negara-negara lain, utamanya negara-negara ASEAN, seperti koalisi kemanusiaan internasional untuk Rohingya.
Hal tersebut sangat diperlukan mengingat masih banyaknya pengungsi yang terkatung-katung di perairan Asia Tenggara. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 2.000 pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh mendarat di Malaysia dan Indonesia.
PBB mengimbau negara-negara Asia Tenggara, terutama Thailand, Malaysia, dan Indonesia agar menaati aturan internasional kelautan dan menyelamatkan pengungsi yang terancam tenggelam atau kelaparan. []
