Kabar24.com, JAKARTA — Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR, mengusulkan adanya rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo, DPR, dan KPU untuk menyelesaikan sejumlah aturan pilkada serentak yang berisiko menimbulkan masalah.
Taufik menegaskan, rapat konsultasi itu dimaksudkan agar polemik a.l. kepesertaan partai politik berkonflik dan bujeting anggaran pilkada bisa segera diselesaikan. “Jokowi harus turun tangan karena ini masalah bersama dn hal yang sangat krusial,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (13/5).
Dengan adanya rapat konsultasi itu, paparnya, aspek trias politica ikut terlibat dalam membahas masalah pilkada.
“Hal itu akan mempercepat pengambilan keputusan hukum yang mengikat tentang kepengurusan partai berkonflik dari hakim MA.”
Untuk masalah penyediaan anggaran pilkada, paparnya, juga harus segera diselesaikan.
“Hingga saat ini masih ada kabupaten/kota yang belum menyiapkan anggaran untuk pilkada serentak. Kami menginginkan ada legal standing yang mengatur tentang anggaran pilkada.”
Selain rapat konsultasi, paparnya, DPR juga mengusulkan untuk mengadakan revisi sejumlah pasal dalam UU Pilkada.
Namun usaha itu terancam gagal karena hingga saat ini pemerintah belum memberikan respons atas rencana perubahan UU tersebut.
Revisi UU tersebut, menurut pengamat politik Refly Harun, hanya untuk memuluskan langkah golongan.
“UU tidak boleh berisfat golongan. UU harus berdampak luas dan mengatur kepentingan publik.”
