Bisnis.com, JAKARTA - Manuver politik Partai Amanat Nasional (PAN) dengan mengumpulkan seluruh petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam Rakernas di Jakarta, pada Rabu (6/5/2015) itu justru menguntungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Siti Zuhro, peneliti politik dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia, menegaskan manuver PAN yang mengumpulkan seluruh patron KIH dan KMP dalam satu acara itu justru berpotensi menguntungkan Jokowi.
“Sikap PAN itu justru memberikan angin segar bagi Jokowi,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Kamis (7/5/2015).
Keuntungan bagi Jokowi itu, paparnya, berupa dukungan penuh untuk seluruh program meski PAN berkokoh menyatakan bahwa langkah itu ada di KMP.
“Ini politik, Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak ingin terlalu vulgar seperti pendahulunya, Hatta Rajasa, dengan mendukung KMP mati-matian.”
Mudahnya, Jokowi akan lebih banyak memperoleh dukungan di parlemen. “Publik tahu, KMP yang menguasai DPR sedikit banyak telah memunculkan perseteruan dengan Jokowi. Nah, dengan munculnya sikap PAN, Jokowi dapat ‘teman baru’ di parlemen selain PDIP, Hanura, PKB, dan Nasdem.”
Diketahui, PAN mengundang seluruh patron KIH dan KMP a.l. Sekretaris Jenderal Nasdem Rio Patrice Capella, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto, dan Presiden PKS Anis Matta dalam acara pelantikan dan Rakernas I PAN, di Jakarta, Rabu (6/5/2015).
Menanggapi hal itu, Viva Yoga Mauladi, Ketua DPP PAN, menolak jika PAN dianggap main di dua kaki hanya karena mengundang seluruh patron KMP dan KIH.
“PAN juga bukan dalam rangka meminta jabatan kepada Jokowi dan partai pendukungnya,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen.
Selain itu, Viva juga menegaskan peran dan posisi PAN di KMP. “Kami tidak berubah, kami tetap di KMP. Bahkan yang diundang dari Golkar adalah Ketua Umum Ical dan dari PPP juga Ketua Umum Djan Faridz, bukan Romahurmuziy.”
Dalam hal ini, PAN hanya menjalankan politik kebangsaan dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. “PAN harus mampu menjamin fungsi partai sebagai penyalur aspirasi dengan meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan Zulkifli Hasan, juga sudah menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan.”
