Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkumham Tak Bisa Tafsirkan Putusan Mahkamah Partai Golkar

Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan mengatakan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dalam mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono (AL) sudah tepat.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 27 April 2015  |  17:07 WIB
Ketua umum DPP Golkar Aburizal Bakrie
Ketua umum DPP Golkar Aburizal Bakrie

Bisnis.com, JAKARTA--Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan mengatakan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dalam mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono (AL) sudah tepat.

Menurutnya, Menkumham hanya mengadopsi putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) dan tidak bisa menafsirkan putusan MPG tersebut lebih jauh.

Karena itu, kata dia, Menkumham tidak salah dalam mengeluarkan surat keputusan (SK) sesuai putusan MPG.

"Menkumham sudah tepat menjalankan tugas yang diamanatkan UU. Apalagi putusan MPG, tidak ada perkataan tidak setuju atau menolak. Itu baru namanya dissenting opinion," ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa putusan MPG tidak tepat dan tidak pas untuk diadili di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurutnya, sesuai UU Parpol putusan MPG bersifat final dan mengikat.

Dengan demikian, ketika putusan tersebut diucapkan oleh MPG maka putusan itu mempunyai kekuatan mengikat.

"Tidak ada lembaga peradilan lain yang bisa mempersoalkan putusan MPG, karena dia termasuk badan peradilan khusus yang bersifat kompeten dan absolut. Putusan MPG, ketika diucapkan, maka sudah mempunyai kekuatan hukum untuk mengubah struktur kepengurusan partai," ujarnya.

Maruarar juga menilai kubu Aburizal Bakrie tidak tepat mempersoalkan SK Menkumham ke PTUN. Dia mempertanyakan jika PTUN membatalkan SK Menkumham, apakah putusan MPG menjadi tidak sah.

"Itulah mereka (kubu ARB) tidak pas melihatnya. Harusnya yang dipersoalkan, bahwa putusan MPG tidak berdasar hukum, tetapi jangan dibawa ke peradilan TUN,” ujarnya.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkumham partai golkar
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top