Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Indonesia perlu banyak memasang sistem peringatan dini atau early warning system, terutama di daerah rawan bencana longsor.
“Karena geografis tanah di Indonesia termasuk rawan bencana longsor, dan bencana ini pun merupakan jenis bencana yang paling mematikan selama 2014. Di mana sepanjang 2014 sekitar 338 jiwa telah meninggal akibat longsor. Sedangkan di 2015 tercatat 46 orang meninggal,” tuturnya Minggu (26/04/2015).
Selain itu, pihaknya mencatat ada sekitar 40,9 juta jiwa penduduk yang berisiko tertimpa longsor, dari skala sedang hingga tinggi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini membuktikan penduduk terancam langsung longsor.
“Untuk itulah Indonesia perlu mitigasi bencana longsor yang komprehensif, baik struktural maupun non struktural yang dilakukan sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana,” katanya.
Dia menjelaskan salah satu upaya mitigasi longsor tersebut bisa dengan memasang EWS. Ironisnya saat ini pemasangan EWS di beberapa daerah rawan lonsor hanya sedikit dan terbatas di beberapa daerah saja. “Mungkin hanya sekitar seratus jumlahnya dari kebutuhan sekitar ratusan ribu unit,” ujarnya.
Dalam pembuatan EWS sebenarnya tidak perlu harus canggih, dengan alat sederhana seperti tali nilon yang dikaitkan dengan megaphone dengan harga hanya Rp300.000 bisa menjadi EWS.
EWS canggih biasanya dilengkapi dengan wirelessekstensometer, tiltmeter, penakar hujan, repeater, lampu peringatan, tower antena, dan server lokal serta pemetaan,ditambah denga pelatihan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang membutuhkan biaya banyak kurang lebih Rp300 juta.
Kepala BNPB Syamsul Maarif mengimbau jika pengurangan risiko bencana longsor harus menjadi prioriras longsor yang harus diselesaikan pada 2015. “Isinya bukan hanya memasang EWS saja, tetapi juga penguatan kapasitas, sistem rantai peringatan dini, pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Hal yang paling sulit dalam pembangunan EWS adalah justru menyangkut budaya sadar dari masyarakat dan komitmen pemerintah daerah. []
