Kabar24.com, JAKARTA -- Tidak terlaksananya agenda prioritas dan visi pemerintahan Presiden Jokowi disinyalir menghambat hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
PDI Perjuangan dinilai perlu mengingatkan Presiden Joko Widodo soal komitmennya untuk menjalankan sembilan agenda prioritas pemerintahan yang termaktub dalam Nawa Cita guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, di Jakarta, Rabu (8/4/2015), menilai hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi yang dingin dan tidak harmonis kurang lebih enam bulan berjalan pemerintahan salah satunya karena Trisakti dan Nawa Cita tidak implementatif pada berbagai program dan visi politik pemerintahan.
Hal itu bahkan tidak tercermin dari perencanaan pembangunan dan program yang dibuat dalam RPJMN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Karakteristik pemerintahan yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dakam bidang ekonomi dan berkebudayaan Indonesia tidak lagi menjadi roh dari pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan publik juga merasa bahwa sejumlah janji yang diucapkan presiden saat kampanye juga tidak kelihatan terealisasi sepanjang enam bulan ini," kata Muradi.
Menurut dia, kegundahan publik tersebut harus ditangkap dan dipahami dan direspons oleh PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah untuk sesegera mungkin mengingatkan Jokowi yang merupakan kader dan petugas partai untuk kembali ke Jalan Trisakti dan Nawa Cita.
Sebab, komitmen Jalan Trisakti dan Nawa Cita itulah sesungguhnya yang membuat publik memilih PDI Perjuangan dan pasangan Jokowi-JK pada Pemilu 2014 lalu.
"Ini menjadi kewajiban bagi PDI Perjuangan untuk menegaskan bahwa Trisakti dan Nawa Cita dipraktikkan dalam pemerintahan Jokowi. Karenanya Trisakti dan Nawa Cita harus menjadi agenda prioritas dalam Kongres IV PDI Perjuangan mendatang untuk dibahas," ujarnya.
Ia menjelaskan ada tiga penegasan mengapa Trisakti dan Nawa Cita harus dijadikan agenda prioritas.
Pertama, Penegasan Trisakti dan Nawa Cita untuk implementatif pada pemerintahan Jokowi akan memberikan efek positif bagi partai. Salah satunya adalah warna dan karakteristik pemerintahan Jokowi akan seirama dengan ideologi PDI Perjuangan.
"Publik merasakan perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya pada program dan kebijakan yang dibuat," katanya.
Kedua, lanjut dia, PDI Perjuangan juga akan merasa menjadi bagian terintegral dengan pemerintahan Jokowi karena program dan kebijakan yang dibuat mencerminkan ideologi dari partai moncong putih tersebut. Ada perasaan bertanggung jawab atas semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi, sehingga secara prinsip partai ikut terlibat dinamika yang ada, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen.
Ketiga, mengaplikasikan Trisakti dan Nawa Cita dalam pemerintahan Jokowi adalah bagian dari pembangunan pondasi bagi upaya mewujudkan kehadiran negara dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyat sebagai muara dari setiap kebijakan dan program yang dibuat pemerintahan Jokowi.
Pada konteks ini, kata Muradi, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar setiap janji dan program yang dibuat sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, kata Muradi.
"Menjadi kewajiban bagi PDI Perjuangan untuk memastikan dan menegaskan dalam Kongres-nya agar Trisakti dan Nawa Cita dapat terimplementasikan dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Jokowi sebagai kader dan petugas partai. Tidak lagi sekadar jargon dan mantra politik tanpa makna, yang mana dipraktikkan selama setengah tahun pemerintahan Jokowi berjalan," paparnya.
