WAKIL PRESIDEN JK: Reshuffle Kabinet? Terlalu Cepat

Bisnis.com, JAKARTA -  Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menilai "reshuffle" atau perombakan kabinet masih terlalu dini untuk dilakukan.

"Iya, terlalu cepat. (Reshuffle) belum dibicarakan, sama sekali belum," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa. (7/4/2015).

Alih-alih merencanakan perombakan, Wapres mengatakan Pemerintah akan mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Kerja.

"Ya menteri-menteri itu tentu dievaluasi," tukasnya.

Dalam survei yang dilakukan Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI), didapatkan hasil sebanyak 96,5 persen dari seluruh responden menginginkan perombakan dalam Kabinet Kerja.

"Masyarakat nampaknya ingin Presiden Jokowi segera merombak Kabinet Kerjanya," kata pengamat komunikasi dan politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Menurut Hendri, berbagai alasan bermunculan di berbagai media nasional, mulai dari kekecewaan pendukung, kegaduhan politik, harga bahan pokok yang melambung, bagi-bagi kursi BUMN, pelemahan rupiah hingga program Nawacita yang kurang maksimal.

Sementara hanya 3,5 persen atau 13 dari total 368 peserta jajak pendapat (polling) yang tidak menginginkan Presiden merombak kabinetnya.

"Polling" yang diselenggarakan mulai 1 hingga 6 April 2015, telah menjaring 368 opini pengunjung publik, juga ada pertanyaan tunggal, yaitu kapan waktu yang paling tepat bagi Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Hasilnya, sebesar 58,97 persen (217 pengunjung) menginginkan Presiden merombak kabinetnya sebelum pertengahan 2015.

Menurut masyarakat, dua besar menteri berkinerja baik adalah Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menteri Susi dianggap berhasil membuat berbagai terobosan, sementara Menteri Bambang berhasil membuat APBNP yang menjamin ketersediaan dana pembangunan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kemudian, menteri-menteri yang kinerjanya dianggap tidak memuaskan antara lain Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnadi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.