Bisnis.com, JAKARTA-- Menjelang berakhirnya Millenium Development Goals (MDG' s) pada akhir 2015 ini, Pemerintah Indonesia dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) untuk membawa masyarakat menuju era pertumbuhan berkelanjutan.
Direktur Earth Institute yang merupakan profesor bidang pertumbuhan berkelanjutan asal Columbia University, Jeffrey D Sachs, menyampaikan pemerintah harus fokus mengentaskan persoalan ketimpangan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Sejarah membuktikan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang mengutamakan keseteraan akses akan lebih sejahtera. Ketimpangan di berbagai aspek hidup akan mendorong terjadinya konflik," katanya di Jakarta, Rabu (25/3/2015).
Dia merujuk pada kemudahan akses masyarakat pada kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan persoalan sosial lainnya. Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan (rasio gini) Indonesia saat ini berada di level 0,413.
Menyiasati hal ini, Sachs mendorong pemerintah memprioritaskan akses terhadap pendidikan untuk segala kalangan, karena aspek ini dinilai sebagai poin paling penting dalam menarik diri dari kemiskinan.
Lingkungan
Poin penting lain yang menjadi perhatian Sachs adalah kurangnya kesadaran Pemerintah Indonesia dalam mengelola isu-isu terkait keberlanjutan pelestarian lingkungan. Dia menggarisbawahi aktivitas deforestasi di Indonesia yang dilakukan dengan sangat masif.
Menurutnya, pembangunan ekonomi Indonesiajangan hanya berorientasi pada capaian-capaian produksi, tetapi juga fokus mengelola sumber daya dengan cara-cara yang bertanggung jawab.
"Studi keberlanjutan harus menjadi pendekatan terbaru dalam mengelola air, makanan, perubahan ikim, energi, dan mengaitkannya dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi informasi," jelas profesor lulusan Harvard University tersebut.
Untuk menaikkan investasi di sektor-sektor kebutuhan dasar manusia tersebut, Sachs merekomendasikan pemerintah untuk mendorong keterlibatan sektor swasta. Sachs mencatat saat ini setidaknya ada lebih dari 1800 miliuner tersebar di seluruh dunia.
Dalam studinya, Sachs mencatat sejumlah hal penting yang menjadi poin utama dalam upaya menekan angka ketimpangan dan kemiskinan seperti komitmen politik pemerintah. Menurutnya, pemerintah negara-negara dunia, termasuk Indonesia harus mulai memikirkan pertumbuhan jangka panjang.
