Peringatan Konferensi Asia Afrika 18-24 April 1955 pada bulan depan di Gedung Merdeka, Bandung, kalau saja teragendakan juga ‘Gerakan Anti Korupsi Asia Afrika’ berdasarkan butir ke-9 Dasasila Bandung yakni “Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama,” maka akan dapat berperan mendorong kiprah politik ‘tol anti korupsi’ di dalam negeri.
Hal tersebut di atas penting mengingat politik tol laut yang rencananya menelan anggaran Rp700 triliun, tentu tidak bijak hanya mengandalkan genjotan ‘tol pajak’ yang justru bisa mendera rakyat banyak. Namun, perlu pendampingan dari politik ‘tol antikorupsi,’ selain untuk memperkecil peran dominan ‘tol investor asing.’
Artinya percepatan dan penguatan politik antikorupsi kini sangat penting guna menyelamatkan Indonesia terutama dalam hal pengelolaan APBN, APBD dan keuangan BUMN dari gerogotan koruptor. Itu semua demi kepentingan makmurkan rakyat.
Gerakan antikorupsi (GAK) yang meluas di berbagai kota sebenarnya pertanda moral warga untuk menguatkan sikap nonkooperatif bagi suksesnya upaya pemberantasan korupsi.
Semoga kewibawaan pemerintah Indonesia dapat terus menguat sejalan dengan diketengahkannya program Gerakan Anti Korupsi Asia-Afrika saat peringatan KAA yang akan datang, sekaligus sebagai gerakan membudayakan sila ke-5 Pancasila, social justice.
Pengirim
Pandji R Hadinoto
Majelis Adat Pancasila
