Kabar24.com, JAKARTA—Sejumlah Politikus PDIP menepis wacana menginisiasi pengajuan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pembatalan calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Masinton Pasaribu, politikus PDIP sekaligus anggota Komisi III DPR, menegaskan PDIP tidak akan mengajukan interpelasi itu. “pengajuan hak interpelasi itu hal yang tidak mungkin. Jokowi kan juga kader PDIP. Masak jeruk minum jeruk,” katanya saat dihubungi, Senin (23/2/2015).
Menurutnya, kader PDIP yang ada di DPR selalu menghormati seluruh keputusan kader lain, apalagi Presiden.
“Jadi, kami di DPR akan selalu mendukung langkah dan keputusan Presiden,” kata Masinton.
Meski demikian, PDIP tidak akan mengintervensi kader partai lain atau fraksi lain di DPR jika ingin mengajukan interpelasi kepada Jokowi.
“Interpelasi itu hak yang sah digunakan jika ada yang ingin diketahui oleh DPR. Ya, PDIP akan abstain dalam hal ini,” ujarnya.
Junimart Girsang, kader PDIP lain yang juga menjadi anggota Komisi III DPR, juga mengatakan hal yang sama.
“DPR akan bicara interpelasi sehabis masa reses. Tapi sampai saat ini tidak ada wacana itu. Kami anggota komisi masih di daerah semua, kami masih reses. Jadi belum ada itu,” tegasnya.
Selain politikus PDIP, pimpinan DPR yang mayoritas berafiliasi dengan kelompok partai oposisi pemerintah, Koalisi Merah Putih (KMP) juga berpendapat sama.
“Tidak ada pembahasan soal Budi Gunawan ataupun penggantinya, Komjen Pol Badrodin Haiti. Kita bahas setelah reses,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Gedung Parlemen.
