Bisnis.com, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti jejak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menentukan calon Kapolri.
Menurut Ketua Koordinator ICW Ade Irawan, mantan Presiden SBY tidak hanya melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menentukan calon kapolri pada masanya, namun juga kerap melibatkan instansi lain untuk meminta rekomendasi terkait nama-nama calon kapolri.
"Jokowi harus mencontoh Pak SBY ya, dalam menentukan calon kapolri yang sering melibatkan instansi lain" tutur Ade di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Minggu (8/2/2015).
Selain itu, ICW juga menegaskan bahwa pengajuan kembali nama-nama calon kapolri oleh Kompolnas kepada Presiden Jokowi diharapkan dapat belajar dari kesalahan calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan beberapa waktu lalu.
"Kompolnas harus belajar dari pengusulan Pak Budi Gunawan," kata Ade.
Menurut ICW, permasalahan mendasar terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan adalah proses pemilihannya yang cenderung terburu-buru tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Padahal dalam proses seleksi calon menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, KPK dan PPATK selalu dilibatkan untuk mencari tokoh yang bersih dari kasus korupsi.
"Jangan sampai nanti kemudian pemilihan kapolri pengganti dilakukan dengan proses yang sama. Harusnya dilakukan lagi seperti pemilihan calon menteri waktu itu," tukas Ade.
Seperti diketahui, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah bersiap mengajukan beberapa nama calon kapolri lain, jika Komjen Pol Budi Gunawan batal dilantik Presiden Jokowi. Nama-nama tersebut adalah Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Dwi Priyatno, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dan Komjen Pol Budi Waseso.
Menurut Ketua Koordinator ICW Ade Irawan, mantan Presiden SBY tidak hanya melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menentukan calon kapolri pada masanya, namun juga kerap melibatkan instansi lain untuk meminta rekomendasi terkait nama-nama calon kapolri.
"Jokowi harus mencontoh Pak SBY ya, dalam menentukan calon kapolri yang sering melibatkan instansi lain" tutur Ade di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Minggu (8/2/2015).
Selain itu, ICW juga menegaskan bahwa pengajuan kembali nama-nama calon kapolri oleh Kompolnas kepada Presiden Jokowi diharapkan dapat belajar dari kesalahan calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan beberapa waktu lalu.
"Kompolnas harus belajar dari pengusulan Pak Budi Gunawan," kata Ade.
Menurut ICW, permasalahan mendasar terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan adalah proses pemilihannya yang cenderung terburu-buru tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Padahal dalam proses seleksi calon menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, KPK dan PPATK selalu dilibatkan untuk mencari tokoh yang bersih dari kasus korupsi.
"Jangan sampai nanti kemudian pemilihan kapolri pengganti dilakukan dengan proses yang sama. Harusnya dilakukan lagi seperti pemilihan calon menteri waktu itu," tukas Ade.
Seperti diketahui, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah bersiap mengajukan beberapa nama calon kapolri lain, jika Komjen Pol Budi Gunawan batal dilantik Presiden Jokowi. Nama-nama tersebut adalah Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Dwi Priyatno, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dan Komjen Pol Budi Waseso.
