Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Kisruh antar lembaga hukum di Indonesia yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI ternyata dipantau oleh WNI yang berada di Malaysia.
Seorang pelajar Indonesia menanyakan kepada Presiden Joko Widodo tentang keluarnya surat perintah penyidikan terhadap semua pimpinan KPK dari Mabes Polri.
Pertanyaan itu disampaikan ketika Jokowi bersilaturahmi dengan buruh migran di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Malaysia, Jumat (6/2/2015).
Tanpa basa-basi Jokowi meyakinkan kepada ratusan WNI yang berkumpul di ruang pertemuan KBRI bahhwa kemelut lembaga hukum akan segera diselesaikan pada waktu yang tepat.
"Untuk KPK Polri serahkan saya. Nanti akan tiba waktunya saya putuskan. Sekarang memang ada proses hukum yang harus dilalui," katanya.
Polemik KPK-Polri, sambung Jokowi saling bertindihan karena juga berkaitan dengan proses politik di DPR RI bahwasanya calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sudah mendapat persetujuan legislatif.
"Bahwa itu ada proses politik di dewan, prosedur hukum di KPK dan Polri, dua-duanya bertindihan," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berharap setiap persoalan yang dihadapi bisa rampung dalam satu kali 24 jam. Tetapi masalah KPK-Polri ini butuh waktu berminggu-minggu.
"Harus berhati-hati karena menyangkut politik dan hukum yang dua-duanya bertumpukan," ujarnya.
