Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Tarik Dukungan ke Jokowi? Ini Jawaban Puan Maharani

Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus putri sulung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menepis rumor penarikan dukungan PDIP jika Presiden Joko Widodo tidak melantik calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo (dari kiri), Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edi Purdijatno dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebelum mengikuti rapat dengan DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2015)./Antara-Akbar Nugroho Gumay
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo (dari kiri), Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edi Purdijatno dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebelum mengikuti rapat dengan DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2015)./Antara-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA--Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus putri sulung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menepis rumor penarikan dukungan PDIP jika Presiden Joko Widodo tidak melantik calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

"Saat ini PDIP masih tetap bersama dengan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. PDIP tetap mendukung semua apa yang menjadi program nawacita Jokowi," katanya setelah mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR tentang APBN P di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (3/2/2015).

Selain itu, Puan juga menepis tudingan bahwa Megawati kerap mengintervensi Jokowi dalam setiap pengambilan keputusan. "Yang saya ketahui sebagai partai pendukung dan pengusung Jokowi pada pilpres lalu, PDIP tentu saja akan bersama-sama dengan pemerintah," tegasnya.

Menurutnya, saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP. Namun, jika Jokowi memilih untuk memisahkan diri dengan membentuk parpol atau pun bergabung dengan parpol lain, Puan menganggap pilihan itu adalah hak politik setiap warga negara. "Kalau ada orangnya, nama partai, dan disahkan pemerintah, ya boleh-boleh saja.

Meski demikian, Puan enggan berkomentar lebih jauh mengenai nama pengganti calon Kapolri, menyusul Budi sudah disarankan untuk mundur oleh Pratikno, Mensesneg.

"Pengganti Budi tanyakan ke Menkopolhukam. Tapi untuk pernyataan Pratikno, ada mekanisme dan hal-hal lain harus menjadi pertimbangan. Apakah nanti bagaimana, itu terserah presiden. Kita tunggu saja." 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper