Kabar24.com, JAKARTA--Fraksi Partai Gerindra di DPR mengaku tidak akan menggunakan hak interpelasi terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Martin Hutabarat, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra mengatkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mempunyai hubungan baik dengan Jokowi.
"Jadi apapun keputusan Jokowi, melantik atau membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Gerindra tetap mendukung pemerintah agar hubungan Prabowo dan Jokowi tetap baik," katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (29/1/2015).
Gerindra, tegas Martin, tidak akan menggunakan hak interpelasi saat Budi Gunawan dilantik atau dibatalkan. "Saya kira Prabowo tidak bicara hal seperti itu," katanya.
Pernyataan itu diungkap Martin setelah Prabowo dan Jokowi bertemu di Istana Bogor, Kamis siang, untuk membicarakan situasi politik dan seni beladiri.
Meski pernah menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2014, dalam pertemuan itu Prabowo menyatakan percaya kepada Jokowi untuk mengambil keputusan terbaik sesuai dengan keinginan rakyat perihal pencalonan Budi Gunawan.
Namun, Martin menyangkal pertemuan itu merupakan upaya Jokowi untuk menguatkan dukungan Prabowo setelah muncul isu penarikan dukungan dari PDIP, partai pengusung Jokowi saat pilpres, jika Budi tidak dilantik sebagai Kapolri.
"Tidak ada itu, tidak ada penggalangan dukungan dan isu penarikan dukungan PDIP. Kami mendukung pemerintahan kok. Hanya saja, jika kebijakan pemerintah tidak searah dengan kepentingan publik, kita akan kritisi," katanya.
Sementara itu, Pramono Anung, politikus PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR, menjamin tidak ada penarikan dukungan terhadap Jokowi, apalagi menteri dari PDIP di Kabinet Kerja.
"Jadi ini terlalu banyak rumor yang kuat bertebaran. Saya mengenal Megawati Soekarnoputri [Ketua Umum PDIP]. Dalam persoalan-persoalan yang seperti ini Megawati tidak ikut campur," ujar Pramono.
Meski demikian, Pram tidak menampik tudingan preferensi Megawati terkait dengan pencalonan Budi sebagai Kapolri.
"Calon Kapolri mantan ajudan Megawati saat menjadi Presiden. Lagipula, semua orang yang menjadi ajudan adalah lulusan terbaik di angkatannya. Dengan demikian, kalau ada preferensi itu tidak salah. Nah, sekarang proses sepenuhnya sudah menjadi wewenang Joko Widodo sebagai Presiden," katanya.
Meski demikian, Pram menolak jika preferensi calon Kapolri itu dianggap sebagai tekanan yang berlebihan kepada Presiden.
"Enggak mungkin ada tekanan. Yang menjadi Presiden itu Jokowi, jadi yang memilih Jokowi. Jadi Jokowi yang memutuskan. Dalam kondisi seperti ini, ujian bagi kepemimpinan seorang Presiden kalau memang beliau sudah memutuskan maka siapa pun tidak ada yang bisa memberikan tekanan," tegasnya.
Menurut Pram, PDIP sebagai partai pengusung, tidak ada yang salah memberikan preferensi sebuah nama jika semua proses sudah dilakukan dengan baik.
"Bahkan, DPR pun juga sudah memberikan persetujuan kepada Budi Gunawan melalui uji kelayakan dan kepatutan," tambah dia.
