Kabar24.com, JAKARTA--Direktur Kampanye Change.org Arief Aziz mengungkapkan dalm 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla banyak petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. "Dalam 100 hari, sudah banyak petisi yang menyambut Jokowi," kata Arief dikutip dari rilis yang diterima ANTARA News, di Jakarta, Rabu.
Arief menuturkan sejumlah petisi yang muncul antara lain ketika November lalu melakukan #BlusukanAsap atas undangan warga Riau lewat petisi. Ia melanjutkan, suara yang lebih lantang dan kritis muncul saat Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ditunjuk sebagai calon tunggal Kepala Polri.
Hal yang sama, kata Arief, terjadi saat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri. "Keduanya muncul pula dalam petisi, yang bila ditotal menembus 75 ribu dukungan, dengan pertumbuhan yang sangat pesat," ungkap Arief.
"Pilihannya ada di Jokowi, apa melihat ini sebagai 'kegaduhan'--sebuah kata yang digunakan SBY pada kasus simulator SIM atau suara 'rakyat tidak jelas'--yang diucapkan Menkopolhukan Tedjo Edhi Purdijatno--atau sebagai aspirasi rakyat," tambahnya. Tepat pada 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, muncul pula hashtag #JokowiDiPihakSiapa untuk menggalang dukungan publik secara terbuka.
Hashtag tersebut mempertanyakan keberpihakan Presiden Joko Widodo. Beberapa hari belakangan, rakyat disuguhkan drama usaha pelemahan Polri dan KPK yang dilatarbelakangi oleh penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan penangkapan Bambang Widjajanto. Ratusan orang yang tergabung dalam "Solidaritas Save KPK" melakukan aksi jalan kaki ke Istana Negara untuk mempertanyakan kepada siapa Jokowi memihak.
Dukungan untuk menyelamatkan Save KPK ini juga digalang melalui petisi online Change.org/SayaKPK. "Aksi Solidaritas Save KPK ini tujuannya untuk memperjelas apakah Jokowi mendukung Save KPK atau tidak. Kedua, tentunya untuk mendorong penghapusan kriminalisasi terhadap KPK dan menolak pelantikan Budi Gunawan," koordinator lapangan aksi Alghiffari Aqsa. Menurut Alghiffari, seharusnya Jokowi bisa membuka ruang demokrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat di berbagai sektor. "Ini saatnya Jokowi membuktikan bahwa ia di pihak rakyat dan bukan di pihak oligharki partai dan elit politik yang korup," tambahnya.
