Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK vs Polri, DPR Ingatkan Agar Sistem Penegakan Hukum Tak Terganggu

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan polemik yang terjadi terkait penetapan tersangka elit Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sampai menggangu sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di negeri ini.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Jumat (23/1). Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Foto: Antara/Noveradika
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Jumat (23/1). Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Foto: Antara/Noveradika

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan polemik yang terjadi terkait penetapan tersangka elit Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sampai menggangu sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di negeri ini.

Menurutnya, semua pihak termasuk Polri maupun KPK jangan sampai saling menyalahkan agar  situasi tetap kondusif.

"Ya, semuanya jangan ada saling menyalahkan. Semua kita harapkan kondusif dan berjalan sebaik-baiknya," ujar Novanto seusai menghadiri acara Dengar Pendapat Fraksi Partai Golkar dengan Kepala Daerah di Hotel Sultan, Minggu (25/1/2015).

Menurutnya, hal terpenting yang perlu dijaga adalah agar semua pihak  tidak saling melemahkan dan selalu menjaga ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan konsultasi terkait dengan polemik tersebut.

Menurutnya, konsultasi itu merupakan salah satu terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi antar KPK dan Polri saat ini. Dia mengharapkan presiden akan segera meluangkan waktunya sehingga konsultasi tersebut bisa terlaksana.

Pada prinsipnya para penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang, ujarnya.

"Saya sependapat pandangan Presiden Jokowi, silakan penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai Undang-undang," katanya.  Dia juga menegaskan, sesama penegak hukum juga harus saling hormat menghormati.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper