Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan polemik yang terjadi terkait penetapan tersangka elit Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sampai menggangu sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di negeri ini.
Menurutnya, semua pihak termasuk Polri maupun KPK jangan sampai saling menyalahkan agar situasi tetap kondusif.
"Ya, semuanya jangan ada saling menyalahkan. Semua kita harapkan kondusif dan berjalan sebaik-baiknya," ujar Novanto seusai menghadiri acara Dengar Pendapat Fraksi Partai Golkar dengan Kepala Daerah di Hotel Sultan, Minggu (25/1/2015).
Menurutnya, hal terpenting yang perlu dijaga adalah agar semua pihak tidak saling melemahkan dan selalu menjaga ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum.
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan konsultasi terkait dengan polemik tersebut.
Menurutnya, konsultasi itu merupakan salah satu terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi antar KPK dan Polri saat ini. Dia mengharapkan presiden akan segera meluangkan waktunya sehingga konsultasi tersebut bisa terlaksana.
Pada prinsipnya para penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang, ujarnya.
"Saya sependapat pandangan Presiden Jokowi, silakan penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai Undang-undang," katanya. Dia juga menegaskan, sesama penegak hukum juga harus saling hormat menghormati.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK vs Polri
