Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK vs Polri, DPR Ingatkan Agar Sistem Penegakan Hukum Tak Terganggu

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan polemik yang terjadi terkait penetapan tersangka elit Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sampai menggangu sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di negeri ini.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 25 Januari 2015  |  13:50 WIB
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Jumat (23/1). Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Foto: Antara - Noveradika
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Jumat (23/1). Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Foto: Antara - Noveradika

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan polemik yang terjadi terkait penetapan tersangka elit Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh sampai menggangu sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di negeri ini.

Menurutnya, semua pihak termasuk Polri maupun KPK jangan sampai saling menyalahkan agar  situasi tetap kondusif.

"Ya, semuanya jangan ada saling menyalahkan. Semua kita harapkan kondusif dan berjalan sebaik-baiknya," ujar Novanto seusai menghadiri acara Dengar Pendapat Fraksi Partai Golkar dengan Kepala Daerah di Hotel Sultan, Minggu (25/1/2015).

Menurutnya, hal terpenting yang perlu dijaga adalah agar semua pihak  tidak saling melemahkan dan selalu menjaga ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan konsultasi terkait dengan polemik tersebut.

Menurutnya, konsultasi itu merupakan salah satu terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi antar KPK dan Polri saat ini. Dia mengharapkan presiden akan segera meluangkan waktunya sehingga konsultasi tersebut bisa terlaksana.

Pada prinsipnya para penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang, ujarnya.

"Saya sependapat pandangan Presiden Jokowi, silakan penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai Undang-undang," katanya.  Dia juga menegaskan, sesama penegak hukum juga harus saling hormat menghormati.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK vs Polri
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top