Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Kabupaten Majalengka tak bisa membendung aksi spekulan dan calo tanah di lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Bupati Majalengka Soetrisno mengatakan pihaknya tidak bisa mencegah aksi pembelian lahan oleh spekulan di sejumlah desa yang berbatasan atau berada di lokasi proyek bandara.
Menurutnya aksi calo dan spekulan tanah di Kertajati dilakukan warga dan para pemilik modal.
“Kita tidak bisa membatasi spekulan karena ini bisnis,” katanya di Bandung, Rabu (21/1).
Menurut Soetrisno motif pengusahaan lahan oleh spekulan adalah ekonomi karena kemungkinan pemerintah membayar harga tinggi.
Pihaknya berprinsip pembatasan tidak bisa dilakukan pada pengusaaan lahan pada era pasar bebas seperti sekarang. “Yang jadi spekulan bukan hanya yang berduit, yang tidak berduit juga,” paparnya.
Pemkab Majalengka meminta Pemprov Jabar untuk menambah anggaran pembebasan lahan pada 2015 ini.
Bupati mengaku pihaknya sudah mengajukan anggaran pada Pemprov Jabar sebesar Rp100,5 miliar untuk mengganti sejumlah lahan warga di Desa Kertajati yang sudah siap dibebaskan.
“Ini agar lahan landasan pacu tahap pertama bisa dibebaskan seluruhnya,” katanya.
Saat ini landasan pacu tahap pertama baru terbangun sepanjang 2500 meter oleh pemerintah pusat.
Menurutnya pembangunan landasan pacu akan kembali berlanjut jika pembebasan lahan di ujung landasan sudah selesai.
“Saya minta dianggarkan, kalau tidak di APBD murni, nanti di perubahan. Harapannya pembebasan tahun ini selesai,” katanya.
Permintaan anggaran sebesar Rp100,5 miliar pun terkait rencana provinsi yang akan memulai pembangunan sisi darat pada 2015 ini.
Pihaknya memastikan masyarakat di lokasi sudah siap begitu juga berkas-berkas terkait kepemilikan lahan.
Karena itu penganggaran menurutnya harus dilakukan agar kenaikan harga lahan tidak terus terjadi.
Kadishub Jabar Deddy Taufik mengatakan saat ini lahan di BIJB Kertajati sudah terbebaskan seluas 873 hektar.
Pihaknya juga sudah melakukan penggantian tata titi sara Desa Kertasari yang akan diperuntukan untuk pembangunan terminal.
Saat ini fase satu landasan baru mencapai 2500 meter.
“Kita ingin tambah jadi 4000 meter, tinggal satu desa Sukamulya yang butuh pertemuan lagi sehingga bisa bebas,” paparnya.
Kebutuhan untuk terminal atau sisi darat Bandara Kertajati mencapai 1.800 ha.
Bupati Majalengka sendiri menurut Deddy sudah menyatakan bahwa sejumlah warga di Desa Sukamulya siap melepas lahan.
Awalnya Pemprov menyiapkan anggaran pada APBD Perubahan 2014 lalu, namun karena waktunya terbatas maka anggaran tersebut akan diajukan kembali pada APBD Perubahan 2015.
Menurutnya ada sekitar 54 hektar lahan di Desa Sukamulya dan Kertasari yang dibutuhkan pihaknya untuk perpanjangan landasan pacu.
Saat ini pengerjaan perpanjangan untuk mencapai 3000 meter sudah dilakukan, pihaknya meminta Pemkab Majalengka menunjukan komitmen agar anggaran pada APBD Perubahan bisa dikucurkan.
