Bisnis.com, JAKARTA—Ikatan Sumber Daya Manusia Profesional Indonesia (ISPI) mengungkapkan dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam mereformasi birokrasi, yakni penguatan individu dan institusi pegawai negeri sipil.
Menurut Ivan Taufiza, pendiri dan Ketua ISPI, berdasarkan pengalamannya selama lebih dari 15 tahun melakukan transformasi organisasi di beragam industri, baik perusahaan swasta nasional maupun asing, inti perubahan terletak pada kedua aspek tersebut.
Dia menyampaikan hal itu saat mempresentasikan Cetak Biru Proses Reformasi Birokrasi dalam Lokakarya Perumusan Nilai-Nilai Revolusi Mental dan Visi Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis (15/1/2015).
Dalam paparannya, Ivan menggambarkan secara sistematis dan terencana bagaimana proyeksi transformasi perubahan reformasi birokrasi dalam waktu 5 tahun mendatang yaitu periode 2015 hingga 2020.
Dia menjelaskan penguatan individu PNS mencakup enam aspek utama, yaitu melibatkan partisipasi publik, pemberdayaan PNS, optimalisasi cara bekerja, dan peningkatan pelayanan melalui program berkelanjutan.
“Aspek penting lainnya yakni memperkuat kolaborasi dan aliansi strategis serta mengelola perubahan secara proaktif,” katanya.
Adapun penguatan institusi PNS, Ivan mengatakan berdasarkan kajian dan riset ISPI, sedikitnya ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu penguatan kapasitas institusi dan paradigma baru dalam pelayanan publik.
Ketua Organizing Committee Lokakarya Harlan Sumarsono mengatakan pihaknya mengundang ISPI untuk memberikan pandangan dari kelompok praktisi professional di bidang SDM.
“ISPI memiliki pengetahuan dan pengalaman berharga yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemerintah mereformasi birokrasi. Selain ISPI, kami juga mengjajak konsultan SDM terkemuka, seperti Hay Group, untuk memberikan pandangannya,” kata Harlan.
