PK Hanya Bisa Sekali, Menkumham Nilai MA Lakukan Terobosan Baru

Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung yang telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2014 tentang peninjauan kembali (PK) yang hanya dapat dilakukan satu kali.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, diterbitkannya SEMA Nomor 7 tahun 2014 tersebut merupakan‎ sebuah terobosan baru.

Dengan demikian, putusan tersebut telah membatalkan Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang sebelumnya PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.

"Surat Edaran MA Nomor 7 sudah ada dan PK cuma satu kali saja, itu penegasan karena kan undang-undang MA. Jadi disitu PK hanya sekali. Jadi saya kira ‎ini terobosan baru," kata Yasonna, Senin (5/1/2015).

Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, pihaknya akan berdiskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan terbitnya ‎SEMA yang menyebutkan PK hanya boleh dilakukan satu kali.

"Soal itu (PK), tinggal kita bicarakan dengan Jaksa Agung".

Seperti diketahui Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 tahun 2014, berlandaskan pada Pasal 24 ayat 2 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat 1 undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA yang menyebutkan PK hanya dapat dilakukan satu kali.