Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PPP Versi Djan Faridz, Bukan Oposisi Meski Di KMP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menjadi partai penyeimbang dalam setiap kebijakan pemerintah dan parlemen.
Ketua Umum Versi Muktamar Jakarta  Djan Faridz/Antara
Ketua Umum Versi Muktamar Jakarta Djan Faridz/Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mengikuti jejak Partai Demokrat dengan menjadi partai penyeimbang dalam setiap kebijakan pemerintah dan parlemen.

Djan Faridz, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, mengatakan PPP akan menjadi partai penyeimbang sesuai dengan garis politik partai, menyerukan hal yang baik dan mencegah hal buruk bagi masyarakat (amar makruf nahi munkar).

"Namun untuk koalisi tetap berada di KMP bersama Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan PKS," katanya seusai menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP, Jumat (12/12/2014).

Meski berada di KMP, partai berlambang kakbah itu tidak mau disebut oposisi. PPP akan berdiri mendukung setiap kebijakan pemerintah yang sejalan dengan amar makruf nahi munkar itu.

"Kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kami mendukung. Jika tidak berpihak atau berbuat jahat, kami akan menolak," kata Djan didampingi sejumlah petinggi partai.

Seperti halnya kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Kami menolak keputusan penaikan harga BBM ditengah harga minyak dunia sedang turun."

Namun, jelas Djan, terkait kebijakan untuk Perppu No. 1/2014 Pilkada langsung yang diajukan Ketua Umum Partai Demokrat saat menjabat sebagai presiden, PPP masih akan mengumpulkan suara dari daerah.

Dalam mencari aspirasi, Ketua DPW DKI Jakarta Abaraham Lunggana alias Haji Lulung memastikan akan menyuarakan suara rakyat. "Kita akan aspirasikan mana yang rakyat suka," katanya.

Jika suara rakyat yang diperoleh DPW lebih condong ke pilkada langsung, Lulung yakin DPP akan menerima seluruh masukan dan mendukung itu. "Kami siap dukung apapun aspirasi rakyat," katanya.

Namun sayang, dalam Mukernas yang digelar sejak 10 Desember 2014 itu tidak membahas islah dengan PPP kubu Romahurmuziy.  Seperti diketahui, PPP saat ini sedang terbelah seperti partai Golkar.

Selain kubu Djan Faridz, masih ada kubu Romahurmuziy yang menyelenggarakan Muktamar di Surabaya, Jawa Timur. PPP terbelah lantaran perbedaan pandangan politik sehingga kubu Djan bergabung dengan KMP, sedangkan kubu Romahurmuziy bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sebelumnya, sebagai salah satu partai pendukung KMP, Partai Golkar yakin PPP kubu Djan Faridz tidak akan hengkang ke KIH.

Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Ical, memastikan pada saat pertemuan kemarin, PPP kubu Djan Faridz masih menyatakan dukungan ke KMP. “Saya kira PPP tidak mungkin hengkang dari KMP,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (12/12).

Menurutnya, PPP kubu Djan Faridz merupakan salah satu partai deklarator dan inisiator terbentuknya KMP. Saat itu diwakili oleh ketua umum yang masih dijabat oleh mantan Menteri Agama, Suryadharma

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper