Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan belum ada pembicaraan soal pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781 miliar untuk modal menuntaskan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak.
"Siapa yang mau ambil? Siapa yang bilang? Saya tidak tahu itu, belum ada dibicarakan," kata JK di kantornya, Selasa (9/12).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahann Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan akan mengambil alih sertiifkat tanah yang dimiliki oleh PT Minarak Lapindo Jaya.
Pembelian akan dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 senilai Rp781 miliar supaya perusahaan bisa menuntaskan pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak.
Namun, wacana tersebut ditanggapi skeptis oleh Wapres.
"Saya belum tahu dari maa dana pemerintah bayar itu. APBN-P kan belum ada, siapa bilang sudah ada? Kan baru rencana, silahkan saja kalau baru rencana, tetapi belum ada," kata JK.
Kalla mengatakan Lapindo harus menyelesaikan jual-beli tanah masyarakat yang terdampak luapan lumpur. Tanah rakyat tersebut dibeli dengan harga yang cukup tinggi.
"Jadi karena itu transaksi tidak mungkin diambil pemerintah. Ganti rugi jangan lupa," imbuhnya.
Menurut JK, apabila luapan lumpur di areal kerja di Sidoarjo berhenti dan proses jual-beli tanah rakyat rampung, Lapindo akan memiliki aset berupa lahan sekitar 1.000 hektar
"Lapindo kan sisa 20% kurang lebih, saya tidak tahu pastinya. Memang ada sebagian yang belum dibayar, sekitar Rp780 miliar, karena itulah harus diselesaikan transaksinya," ujar JK.
JK: Belum Ada Pembicaraan Soal Beli Aset Lapindo
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan belum ada pembicaraan soal pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781 miliar untuk modal menuntaskan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Ana Noviani
Editor : Rustam Agus
Topik
Konten Premium